Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah dinamika konflik global yang belakangan terjadi.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyampaikan bahwa perang di Timur Tengah berpotensi mempengaruhi berbagai sektor di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, Edy menilai mitigasi terkait PHK perlu diperkuat.

“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” kata Edy. Ia juga meminta Menaker memastikan jaminan pelindungan sosial bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.

Senada, Anggota Komisi IX Nurhadi meminta Kemenaker memperkuat mitigasi melalui sistem deteksi dini yang komprehensif. Menurutnya, deteksi dini diperlukan agar potensi dampak terhadap sektor-sektor tertentu dapat diketahui lebih awal sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sejak dini.

“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” ujar Nurhadi. Ia menambahkan, langkah tersebut diharapkan dapat mencegah PHK semaksimal mungkin dan menekan dampak yang lebih luas ke masyarakat.

Nurhadi juga menyoroti data Kemenaker yang menunjukkan kecenderungan kenaikan angka PHK dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut jumlah PHK pada 2024 sekitar 77 ribu dan meningkat menjadi sekitar 88 ribu pada 2025. “2026 ini mudah-mudahan turun,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris turut mengingatkan potensi meningkatnya PHK. Ia meminta Kemenaker memformulasikan program-program terkait, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.

“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan teman-teman difabel,” ujar Charles.