Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meningkatkan langkah antisipasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah konflik global yang belakangan terjadi. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX bersama Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai perang di Timur Tengah berpotensi memengaruhi berbagai sektor di banyak negara, termasuk Indonesia. Karena itu, ia meminta mitigasi Kemenaker terkait PHK diperkuat.

“Oleh karena itu, saya kira mitigasi Menaker soal PHK ini itu harus ditingkatkan,” kata Edy. Ia juga meminta Menaker memastikan jaminan pelindungan sosial bagi tenaga kerja yang terdampak PHK.

Senada, Anggota Komisi IX Nurhadi mendorong Kemenaker memperkuat mitigasi dengan membangun sistem deteksi dini yang komprehensif. Menurutnya, langkah tersebut penting agar potensi dampak dapat diantisipasi sejak awal.

“Saya berharap ada deteksi dini yang dilakukan oleh Pak Menteri beserta jajaran sehingga ini bisa diantisipasi secara dini,” ujar Nurhadi. Ia menilai deteksi dini dapat membantu mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi terdampak, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan lebih cepat dan dampak PHK tidak meluas ke masyarakat.

Nurhadi juga menyoroti data Kemenaker yang menunjukkan angka PHK cenderung meningkat dalam dua tahun terakhir. Ia menyebut jumlah PHK pada 2024 sekitar 77 ribu dan naik menjadi sekitar 88 ribu pada 2025.

“2026 ini mudah-mudahan turun,” kata Nurhadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris turut mengingatkan potensi gelombang PHK. Ia meminta Kemenaker memformulasikan program-program terkait, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas.

“Proyeksinya tahun ini angkanya akan lebih tinggi karena kondisi ekonominya lebih buruk dibandingkan tahun yang lalu sehingga tekanan terhadap pekerja ini pasti akan semakin berat, termasuk terhadap pekerja dari kalangan teman-teman difabel,” tuturnya.