Pemerintah melalui Komdigi RI menyusun Buku Putih Peta Jalan Kecerdasan Artifisial Nasional yang akan menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Salah satu poin dalam draf dokumen tersebut menempatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai dasar pembiayaan inovasi nasional. Buku putih itu juga memuat rencana pedoman etik yang dapat menjadi acuan penggunaan AI di Indonesia.
Peneliti transformasi digital Center for Digital Society (CfDS) UGM, Iradat Wirid, menilai dokumen peta jalan ini menunjukkan cara pandang yang lebih luas terhadap AI. Menurutnya, AI tidak lagi semata diposisikan sebagai teknologi dan pendorong ekonomi, tetapi juga diatur dari sisi sosial dan budaya.
Iradat menekankan bahwa membebankan AI untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi bukan hal yang mudah. Karena itu, penguatan sumber daya manusia (SDM) dinilai menjadi kunci. Ia menyebut Indonesia berpotensi tertinggal dalam aspek coding dan pemrograman dibanding negara seperti India dan China, namun masih ada peluang jika peta jalan dan arah kebijakan turut berfokus pada talenta dan manusia. Pernyataan itu disampaikan Iradat pada Senin (25/8) di kampus UGM.
Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia dinilai belum siap mengadopsi berbagai teknologi baru, termasuk AI. Sejumlah laporan, seperti indeks pembangunan manusia (IPM), UNESCO RAM atau penilaian kesiapan suatu negara dalam menerapkan kecerdasan artifisial, serta beberapa indeks lain, menurutnya menunjukkan perlunya percepatan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap isu digital agar tidak semakin tertinggal.
Selain kesiapan teknis, Iradat menilai pemerintah perlu mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab dan beretika dengan mengingat bahwa faktor di balik teknologi adalah manusia. Ia menegaskan pentingnya penguatan fondasi manusia untuk memahami teknologi agar tidak muncul kegagapan yang membuat teknologi dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat.
Menurutnya, tantangan literasi dapat merambat menjadi risiko sosial politik apabila tidak menjadi prioritas. Ia mencontohkan isu deepfake pada pemilu lalu yang dinilainya berpotensi membesar dan memunculkan konflik baru bila tidak ditopang literasi yang kokoh.
Iradat menambahkan, jika penanganan hanya mengandalkan moderasi konten atau pemblokiran, masyarakat tidak akan memiliki “kekebalan alami”. Ia juga menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur digital yang dinilai belum merata dan masih Jawa-sentris atau bahkan Jakarta-sentris. Menurutnya, pemerataan akses di daerah lain penting agar kesenjangan tidak semakin melebar.
Ia berharap buku putih tersebut dapat menjadi rujukan bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan maupun implementasi yang justru membingungkan masyarakat. Iradat juga menilai pengabaian terhadap kualitas SDM di Indonesia sudah berlangsung terlalu lama. Ia berpendapat, apabila penguatan SDM menjadi prioritas, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan bergerak ke arah yang positif.
