Jakarta — Pendanaan untuk industri peternakan intensif yang dinilai berkontribusi pada krisis iklim diminta dihentikan. Desakan ini muncul seiring adanya rencana peningkatan pendanaan hingga US$9 miliar atau setara Rp140 triliun per tahun pada 2030 oleh World Bank.
Pemimpin kampanye Act for Farmed Animals (AFFA), Elfha Shavira, menilai perluasan investasi pada peternakan intensif akan mempercepat krisis iklim, memperburuk penderitaan hewan, mendorong hilangnya keanekaragaman hayati, serta mengancam kesehatan masyarakat secara global.
“Dengan memperluas dan meningkatkan investasi pada industri peternakan intensif, sama saja mendanai percepatan krisis iklim, melanggengkan penderitaan yang kejam pada hewan, hilangnya keanekaragaman hayati dan mengancam kesehatan masyarakat secara global,” ujar Elfha Shavira dalam keterangan tertulis, Jumat, 17 April 2026.
AFFA bersama koalisi global Stop Financing Factory Farming (S3F) menggelar aksi serentak di 20 negara untuk mendesak World Bank menghentikan pendanaan pada industri peternakan intensif. Salah satu aksi dilakukan di depan kantor World Bank Jakarta.
Elfha menekankan sistem peternakan intensif disebut berkontribusi besar terhadap pencemaran udara, khususnya partikel halus PM2.5 yang dinilai membahayakan kesehatan masyarakat adat dan komunitas rentan.
Selain itu, ia menyoroti penggunaan sekitar 80 persen lahan pertanian global untuk industri peternakan. Kondisi tersebut dianggap menciptakan ketimpangan pangan karena sebagian besar produksi kedelai dunia dialihkan sebagai pakan ternak, bukan untuk konsumsi manusia.
“Kami berharap World Bank segera berhenti mendanai peternakan intensif dan beralih ke pendanaan yang memperhatikan kesejahteraan hewan serta keberlanjutan bumi,” kata Elfha.
Menurut AFFA, dampak industri ini juga dinilai berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada impor bungkil kedelai untuk pakan ternak. Ketergantungan tersebut disebut membuat harga pangan nasional rentan terhadap fluktuasi pasar global. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap ancaman deforestasi akibat alih fungsi hutan untuk perluasan lahan peternakan yang berujung pada hilangnya keanekaragaman hayati.
Managing Director Act for Farmed Animals, Arie Utami, menambahkan bahwa deforestasi dalam skala besar untuk kebutuhan industri peternakan dan pakan dinilai merusak keadilan sosial serta ruang hidup masyarakat adat. Ia mendorong sektor perbankan internasional mengubah arah investasi ke sistem pangan yang lebih berkelanjutan.
“Deforestasi adalah salah satu penyebab utama dari krisis iklim. Deforestasi yang masif untuk peternakan intensif dan pakan bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada keadilan sosial. Investasi sektor perbankan seharusnya diarahkan pada sistem pangan yang berkelanjutan, berketahanan iklim seperti pangan nabati yang berbasis lokal di Indonesia,” ucap Arie.
