SURABAYA — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan Nota Penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya, Senin (30/3/2026). Penyampaian LKPJ disebut sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus refleksi atas capaian pembangunan Jawa Timur sepanjang 2025.
Dalam paparannya, Khofifah menegaskan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 menunjukkan capaian yang sangat optimal. Secara kumulatif, realisasi kinerja RKPD Jawa Timur tahun 2025 mencapai 98,33 persen dari total 4.021 indikator program dan kegiatan. Angka tersebut meningkat 0,08 persen dibanding capaian tahun 2024 yang sebesar 98,25 persen.
Khofifah menyatakan capaian itu merupakan hasil kerja kolektif serta sinergi dan kolaborasi berbagai elemen pembangunan di Jawa Timur. Sepanjang 2025, Jawa Timur juga meraih 133 penghargaan dari berbagai sektor sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pembangunan daerah.
Dari sisi keuangan daerah, berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar Rp29,88 triliun atau 104,65 persen dari target Rp28,55 triliun. Sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp31,20 triliun atau 93,82 persen dari target Rp33,25 triliun. Khofifah menilai hal tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Untuk indikator kinerja utama (IKU), Khofifah menyebut capaian Jawa Timur menunjukkan tren positif dan sebagian besar melampaui target. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada 2025 tercatat 5,33 persen (c-to-c), melampaui target RKPD sebesar 4,80–5,20 persen. Jawa Timur juga mencatat kontribusi 14,40 persen terhadap perekonomian nasional dan 25,29 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa.
Di tengah tantangan rantai pasok global, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi Jawa Timur pada 2025 sebesar 2,93 persen (y-on-y) dan berada dalam sasaran inflasi nasional 2,5 ± 1 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,25. Khofifah menyampaikan capaian tersebut didukung manajemen stok dan distribusi serta kebijakan stabilisasi harga yang dinilai efektif di tengah dinamika ekonomi global dan anomali cuaca.
Dari sisi investasi, Jawa Timur mencatat capaian sebesar Rp147,7 triliun pada 2025, melampaui target dan menjadi yang tertinggi dalam enam tahun terakhir. Khofifah menilai capaian itu mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Jawa Timur.
Pada sektor perdagangan, nilai ekspor meningkat 16,61 persen yang didorong peningkatan kinerja ekspor nonmigas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga melaksanakan 12 kali misi dagang dalam negeri sepanjang 2025 dengan nilai transaksi Rp16,31 triliun. Nilai tersebut disebut melampaui capaian kumulatif periode 2019–2024 yang tercatat Rp11,05 triliun dari 36 kegiatan. Sementara misi dagang luar negeri ke Singapura pada 2025 menghasilkan transaksi Rp4,163 triliun.
Dalam aspek kesejahteraan, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada 2025 tercatat 9,30 persen, turun sekitar 89,53 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya. Khofifah juga menyampaikan bahwa dalam kurun 2020–2025, Jawa Timur menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan terbesar secara nasional, mencapai 781,68 ribu jiwa.
Penurunan kemiskinan tersebut disebut beriringan dengan peningkatan status kemandirian desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 343 Tahun 2025 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2025, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tercatat 4.716 desa. Khofifah menyebut jumlah itu merupakan yang terbanyak secara nasional, setara 23 persen dari total 20.503 Desa Mandiri di Indonesia.
Ketimpangan di Jawa Timur juga dilaporkan menurun, tercermin dari rasio gini sebesar 0,359 yang disebut terendah dalam enam tahun terakhir. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,13, meningkat 0,78 poin dan melampaui target RKPD.
Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,71 persen, lebih rendah dibanding angka nasional. Khofifah menyampaikan penurunan pengangguran sekitar 90 ribu orang menguatkan indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja. Indikator sosial lain juga disampaikan membaik, antara lain Indeks Kesalehan Sosial (IKS) sebesar 77,49 dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 73,43.
Khofifah menyampaikan penguatan sumber daya manusia terus didorong melalui program strategis bidang pendidikan dan kesehatan, yang disebut tercermin dari peningkatan IPM serta indikator kesehatan dan pendidikan. Di sisi pelayanan publik, Jawa Timur dilaporkan meraih skor 4,75 dari skala 5 dan disebut sebagai capaian terbaik nasional.
Dalam LKPJ tersebut, Khofifah juga memaparkan implementasi Asta Cita Presiden Prabowo melalui pembentukan Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Timur. Pemprov Jawa Timur disebut menuntaskan 100 persen kelembagaan KDKMP. Dari total 8.494 koperasi, sebanyak 8.420 merupakan koperasi baru dan 74 lainnya pengembangan dari koperasi yang sudah ada.
Untuk Sekolah Rakyat, Khofifah menyampaikan hingga saat ini telah beroperasi 26 SR di Jawa Timur dan disebut menjadi jumlah terbanyak secara nasional. Program tersebut dipaparkan sebagai langkah strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Di akhir nota penjelasan, Khofifah menyatakan capaian pembangunan 2025 menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Jawa Timur yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, Forkopimda, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi, media, serta masyarakat atas sinergi yang terbangun.
