Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar diskusi publik bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (25/3/2026), untuk merumuskan langkah strategis menghadapi dampak ketegangan geopolitik global. Forum tersebut menyoroti potensi gangguan pada sektor energi, pangan, dan logistik yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas ekonomi daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dinamika geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, perlu direspons secara kolektif melalui kebijakan yang adaptif dan terintegrasi. Menurutnya, diskusi ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi lintas daerah dalam menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Diskusi bertajuk mitigasi dampak sosial ekonomi itu dipandu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Sejumlah narasumber dihadirkan, antara lain Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim, serta akademisi Universitas Airlangga Gigih Prihantoro.
Khofifah menjelaskan, ketegangan geopolitik global berpotensi mengganggu rantai pasok internasional, memicu fluktuasi harga energi, dan meningkatkan tekanan inflasi. Ia menilai risiko tersebut perlu diantisipasi sejak dini oleh seluruh pemerintah daerah. Namun, ia menekankan tantangan itu harus dijawab dengan penguatan ketahanan daerah agar Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga adaptif menangkap peluang ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Dalam paparannya, Khofifah menyebut Jawa Timur memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Data tahun 2025 mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai Rp3.403,17 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 5,33 persen. Kinerja investasi daerah juga disebut menunjukkan tren positif, dengan kontribusi sekitar 7,5 persen terhadap investasi nasional dan menempati posisi ketiga secara nasional, disertai pertumbuhan signifikan pada triwulan IV 2025.
Di sektor logistik, Jawa Timur dinilai berperan sebagai simpul distribusi nasional. Pelabuhan Tanjung Perak disebut menjadi salah satu tulang punggung distribusi barang, melayani sebagian besar rute tol laut menuju kawasan Indonesia Timur.
“Kita memahami bahwa dinamika geopolitik global berpotensi memberikan dampak luas terhadap sektor energi, pangan, dan logistik. Ini menjadi risiko nyata yang harus kita antisipasi bersama,” ujar Khofifah.
Ia menambahkan, ketahanan pangan menjadi prioritas strategis. Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional diharapkan mampu menopang kebutuhan pangan nasional di tengah potensi krisis global. “Maka menjaga ketahanan pangan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan strategis,” tegasnya.
Sementara itu, Susiwijono Moegiarso menyampaikan struktur ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi domestik menjadi faktor utama ketahanan ekonomi nasional, termasuk di Jawa Timur. “Dengan struktur ekonomi yang ditopang konsumsi domestik, kita masih cukup resilien. Namun sektor unggulan bisa terdampak lebih cepat,” ujarnya.
Pemprov Jawa Timur menyatakan telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di sektor pangan, penguatan ekosistem dari hulu ke hilir dilakukan melalui peningkatan produksi, optimalisasi lahan, serta distribusi berbasis program Jatim Agro-Hub. Stabilisasi harga ditempuh melalui operasi pasar dan pasar murah di seluruh kabupaten/kota, serta optimalisasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Di sektor energi, pemerintah menyebut ketersediaan BBM dan LPG dalam kondisi aman, termasuk selama periode Lebaran 2026, meski volatilitas harga energi global tetap menjadi perhatian. Untuk jangka panjang, pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dipercepat, dengan kapasitas EBT di Jawa Timur dilaporkan telah mencapai lebih dari 700 MW dari berbagai sumber energi.
Pemprov juga menerapkan kebijakan efisiensi belanja daerah melalui pengurangan perjalanan dinas dan optimalisasi rapat daring sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas fiskal. Di sisi lain, perlindungan sosial diperkuat melalui berbagai program bantuan bagi kelompok rentan, termasuk dukungan bagi UMKM melalui relaksasi kredit, guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Khofifah menegaskan sinergi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, daerah, hingga masyarakat—menjadi kunci menghadapi tantangan global. “Saya meyakini dengan sinergi yang kuat, Jawa Timur tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat mengambil peluang untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah,” katanya.
Dengan rangkaian langkah tersebut, Jawa Timur diharapkan tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global yang terus berkembang.
