Industri perbankan Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski begitu, langkah antisipatif disebut perlu disiapkan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Hery menjelaskan fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih solid. Pertumbuhan kredit per Januari 2026 tercatat 9,96% secara tahunan (year on year/YoY), naik dibandingkan posisi 2025 yang berada di kisaran 9,63% YoY.
Pada periode yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,48% (YoY). Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) berada di kisaran 2,14%. Sementara ketahanan permodalan industri perbankan tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Meski demikian, Hery menyebut sejumlah indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Ia menekankan perlunya kewaspadaan dan sikap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan, meskipun prospek industri perbankan dinilai masih cukup baik.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Ketidakpastian ekonomi juga dinilai dapat menekan kinerja sektor usaha sehingga berpotensi meningkatkan risiko NPL. Kondisi tersebut, lanjutnya, menuntut perbankan untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk menghadapi risiko tersebut, Hery memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang perlu diperkuat perbankan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM. Selain itu, perbankan juga perlu menyiapkan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta memperketat disiplin kredit dan penerapan risk-based pricing.
Kedua, perbankan dinilai perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk mengantisipasi volatilitas arus dana. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), serta menyiapkan bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing. Hery menilai langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valas bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap lancar.
Sejalan dengan pernyataan tersebut, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menuturkan kondisi perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menyatakan industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.
Deden juga menyebut dari sisi likuiditas, kondisinya masih memadai dan seluruh indikator utama berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan regulator.
