Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyatakan dukungannya terhadap pandangan dan sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengambil posisi netral di tengah konflik antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran.
Menurut Sultan, sikap netral terhadap pihak-pihak yang berkonflik merupakan wujud dari prinsip politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Ia menyampaikan pernyataan itu usai menghadiri peringatan malam Nuzul Qur’an di Istana Presiden Jakarta pada 10 Maret.
“Sikap netral terhadap para pihak yang berkonflik adalah wujud politik bebas aktif diplomasi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa kita harus menghormati pandangan, sikap dan keputusan pemimpin nasional kita tersebut,” ujar Sultan.
Sultan menyinggung sejarah Indonesia sebagai salah satu penggagas Gerakan Non-Blok pada masa konfrontasi dua kekuatan global. Ia menilai langkah diplomatik Presiden Prabowo sebagai upaya menjaga kepentingan bangsa dan negara sekaligus mempertahankan hubungan baik dengan semua negara.
“Kami sangat memahami dan sepenuhnya mendukung sikap diplomatik Presiden Prabowo yang demikian bijaksana demi kepentingan bangsa dan negara. Presiden berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara,” kata Sultan.
DPD RI, lanjut Sultan, juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang telah menyampaikan ucapan belasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamaeni. Menurutnya, ucapan tersebut mewakili seluruh bangsa Indonesia kepada bangsa Iran.
“Tentunya ucapan belasungkawa Presiden tersebut mewakili seluruh bangsa Indonesia kepada bangsa Iran,” ujarnya.
Sultan menambahkan, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia disebutnya memiliki empati kepada para korban perang di Iran. Namun, ia menegaskan Indonesia juga tetap menghormati kepentingan dan kebijakan luar negeri negara-negara sahabat lainnya.
“Prinsipnya Presiden ingin mengedepankan politik luar negeri bebas aktif dan non blok. Karena semua pihak yang bertikai adalah sahabat baik Indonesia,” tutupnya.
Dalam pernyataan resminya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia memegang teguh prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika konflik global yang makin kompleks. Pernyataan itu disampaikan pada Senin, 9 Maret 2026, di sela peresmian 218 jembatan secara hybrid melalui konferensi video dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

