Ketidakpastian ekonomi global dan perubahan kebijakan di dalam negeri dinilai berpotensi menahan laju investasi di Kalimantan Timur (Kaltim). Sejumlah pelaku usaha dan ekonom mengingatkan pemerintah daerah maupun pusat agar lebih cermat membaca sinyal perlambatan, terutama karena dampaknya dapat merembet ke sektor riil dan penyerapan tenaga kerja.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global pada 2025 sebesar 3,2 persen, relatif rendah seperti tahun-tahun setelah pandemi. IMF menilai ketidakpastian ekonomi dunia meningkat, dipengaruhi antara lain oleh konflik geopolitik di Ukraina dan Timur Tengah, pergantian kepemimpinan di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, serta pemulihan ekonomi pascapandemi yang dinilai belum sepenuhnya tuntas.

Dalam konteks makroekonomi, kondisi global yang tidak menentu kerap membuat investor menahan keputusan penanaman modal. Catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan total penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) meningkat dalam empat tahun terakhir. Namun, sejumlah ekonom dan praktisi memperkirakan laju investasi dapat tertahan bila dihadapkan pada ketidakpastian global dan dinamika iklim investasi di dalam negeri.

Ketua DPD Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kaltim, Slamet Suhariadi, mengatakan sektor konstruksi termasuk yang paling cepat merasakan dampak perlambatan. Menurutnya, seretnya investasi dapat mengurangi pembangunan pabrik, perkantoran, hingga hunian.

Ia menilai situasi diperparah oleh kebijakan realokasi atau efisiensi anggaran pemerintah pusat. Slamet menyebut pekerjaan jasa konstruksi, konsultansi, kontraktor, hingga rantai pasok material belum menggeliat, meskipun triwulan pertama 2025 hampir berakhir.

“Pekerjaan-pekerjaan konstruksi masih di-hold. Sebelum-sebelumnya, pada awal tahun, sudah ada kontrak baru yang ditandatangani dan kegiatan konstruksi sudah berjalan. Sekarang, sampai Maret, belum ada kegiatan baru yang dikerjakan,” ujar Slamet dalam wawancara pada 5 Maret 2025.

Slamet juga menyinggung perubahan fokus kebijakan setelah Pemilihan Presiden 2024. Ia menyebut konsentrasi kebijakan bergeser dari infrastruktur ke ketahanan pangan, dan perubahan itu dinilai tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi pengusaha dan pekerja.

Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, turut mengingatkan agar Indonesia, termasuk Kaltim, lebih berhati-hati. Ia menilai faktor-faktor yang disebut IMF—geopolitik, pergantian pemimpin negara, hingga pemulihan pascapandemi—berpengaruh besar terhadap ekonomi global dan mulai terasa di Indonesia.

Purwadi mencontohkan deflasi berkepanjangan pada Mei–September 2024 sebagai indikasi melemahnya daya beli masyarakat. Ia menjelaskan, turunnya konsumsi akan berimbas pada produksi sehingga industri ikut tertahan.

Menurutnya, situasi di Pulau Jawa menunjukkan sinyal yang perlu diantisipasi, merujuk pada maraknya kabar penutupan usaha dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah; memasuki Maret 2025, dolar AS disebut sudah berada di atas Rp16.000. Kondisi tersebut dinilai berisiko, terutama terkait kewajiban pembayaran utang pemerintah dalam dolar AS, di tengah kondisi APBN yang disebut defisit karena penerimaan pajak yang belum maksimal pada triwulan pertama 2025.

Selain faktor global dan kebijakan efisiensi, Purwadi menilai persaingan investasi di kawasan turut menjadi tantangan. Ia menyebut Vietnam semakin menarik bagi investor asing dalam beberapa tahun terakhir, antara lain karena kemudahan birokrasi, pajak yang lebih rendah, dan iklim bisnis yang dinilai lebih baik. Sejumlah investor besar juga dikabarkan memindahkan operasi pabrik dari Indonesia ke Vietnam.

Purwadi menilai, berkurangnya penanaman modal di dalam negeri dapat berdampak pada menyempitnya lapangan kerja dan meningkatnya pengangguran. Ia menekankan investor mempertimbangkan stabilitas ekonomi, politik, dan hukum, tidak hanya urusan perizinan.

Ia juga menyoroti bahwa Vietnam banyak menarik investasi teknologi modern seperti semikonduktor, telepon pintar, kecerdasan buatan, hingga pembangkit listrik. Padahal, sebagian bahan baku yang terkait dengan industri tersebut juga dihasilkan di Kaltim, seperti turunan nikel dan batu bara. Jika investor lebih memilih Vietnam, ia menilai hal itu dapat menghambat cita-cita hilirisasi industri di Kaltim.

Di sisi lain, data menunjukkan penanaman modal di Kaltim terus meningkat, meski masih didominasi sektor primer. Pada 2023, dari total PMDN Kaltim sebesar Rp52,71 triliun, sektor pertambangan menyumbang Rp16,49 triliun atau 31,28 persen. Sementara dari total PMA Kaltim sebesar USD1,33 miliar pada 2022, sektor pertambangan berkontribusi USD392 juta atau 29,6 persen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim, Fahmi Prima Laksana, mengatakan pihaknya belum melihat lebih jauh dampak ketidakpastian global terhadap daerah. Ia menyebut minat investasi asing di Kaltim masih ada. Berkaca pada 2024, pertambangan masih menjadi sektor utama PMDN, diikuti industri kimia dasar, pangan, serta perkebunan termasuk sawit. Fahmi juga menyampaikan adanya ketertarikan investor dari Tiongkok untuk menanamkan modal USD800 juta atau Rp12,8 triliun di sektor petrokimia untuk pupuk pertanian.

Namun, Fahmi mengakui investasi di sektor nonmigas dan non-batu bara belum terlalu menggairahkan, meski peringkat investasi Kaltim disebut kerap masuk 10 besar nasional.

Fahmi tetap menyatakan optimistis dengan menyebut sejumlah investasi yang telah terealisasi, seperti pabrik semen di Kutai Timur dan pabrik peleburan nikel di Sangasanga, Kutai Kartanegara. Kedua proyek itu disebut menghasilkan komoditas ekspor yang berdampak positif pada neraca perdagangan luar negeri.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) juga diharapkan memberi efek ekonomi bagi Kaltim. Fahmi menyebut investasi yang masuk ke kawasan IKN dicatat oleh Badan Otorita IKN, sementara pemerintah provinsi dapat menghitung investasi penunjang di Samarinda, Balikpapan, dan Penajam Paser Utara, misalnya terkait tingkat hunian dan jaringan jalan penghubung.

“Kami menunggu saat PNS dari kementerian datang. Pertumbuhan ekonomi dari tingkat kesibukan yang menunjang IKN di Kaltim pasti ada,” kata Fahmi.

Adapun Slamet menilai pemerintah perlu membenahi kondisi ekonomi dalam negeri terlebih dahulu untuk mengantisipasi dampak global. Ia mengingatkan kebijakan yang berubah drastis dapat memengaruhi iklim investasi. Ia menilai efisiensi anggaran, yang salah satu tujuannya untuk membiayai program makan bergizi gratis, perlu disinergikan agar tidak menekan sektor usaha lain secara mendadak.

Purwadi menambahkan, berbagai indikator ekonomi dapat memengaruhi keputusan investor untuk bersikap menunggu (wait and see). Jika banyak investor menahan ekspansi, investasi yang masuk ke Kaltim bisa berkurang, berimbas pada lapangan kerja, bahkan berpotensi membuat perusahaan yang sudah ada kesulitan bertahan.

Dari sisi pelaku usaha, Slamet menyarankan pelaku usaha di berbagai sektor untuk menahan laju ekspansi agar menghindari kerugian yang lebih besar. Ia menekankan sektor konstruksi yang sebelumnya memiliki permintaan tinggi kini kurang dilirik, padahal banyak pekerja dan keluarga yang bergantung pada sektor tersebut.

Sementara itu, Purwadi menilai jika Kaltim ingin memperluas investasi di luar pertambangan batu bara dan perkebunan sawit, pembenahan harus dilakukan, mulai dari birokrasi perizinan, penegakan hukum, budaya kerja, hingga isu korupsi yang memengaruhi iklim investasi. Ia juga menyebut hambatan investasi terkait infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, listrik, dan internet.

Ia mengingatkan pentingnya sinergi kebijakan pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan, khususnya terkait perizinan. Evaluasi kebijakan pusat yang berdampak ke daerah serta kebijakan daerah oleh pusat dinilai perlu dilakukan agar tidak saling bertentangan.

Purwadi juga mendorong percepatan transformasi ekonomi Kaltim dari ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan menuju ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ia menilai upaya transformasi telah mulai dibicarakan sejak sekitar 15 tahun lalu, tetapi hasilnya belum terlihat signifikan karena ekonomi Kaltim masih bergantung pada pertambangan.

Menanggapi isu transformasi ekonomi, Fahmi menyebut langkah tersebut mulai berjalan, salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata. Ia mencontohkan kegiatan Maratua Run yang mengajak turis asing berkunjung ke Pulau Maratua, Berau. Menurutnya, peningkatan potensi pariwisata dilakukan bertahap, termasuk melalui pembangunan infrastruktur agar investasi di sektor ini meningkat.

DPMPTSP Kaltim juga menyatakan terus berupaya menghadirkan investor ke Kaltim, dengan harapan penanaman modal di berbagai sektor dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.