Dalam sebulan terakhir, konflik di Timur Tengah kembali menjadi sorotan dunia karena dampaknya yang meluas hingga ke ekonomi global. Ketegangan antara Iran dan Israel, disertai keterlibatan Amerika Serikat, tidak hanya dipandang sebagai persoalan militer atau rivalitas geopolitik. Kawasan tersebut merupakan pusat energi dunia, sehingga setiap eskalasi konflik berpotensi memicu konsekuensi ekonomi bagi banyak negara.
Sejumlah catatan sejarah menunjukkan pola yang kerap berulang: ketika perang atau ketegangan meningkat di Timur Tengah, harga minyak global cenderung melonjak, jalur logistik menjadi tidak stabil, dan inflasi merambat ke berbagai negara. Negara yang sangat bergantung pada impor energi dan pangan biasanya merasakan dampak paling besar. Dalam situasi seperti itu, negara dituntut bukan hanya memiliki strategi diplomasi atau kekuatan militer, tetapi juga kemampuan menjaga stabilitas ekonomi domestik.
Di tengah ketidakpastian global, sejumlah kebijakan domestik kerap dinilai secara terpisah. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Agrinas, misalnya, oleh sebagian kalangan dipandang sebatas program populis yang mahal dan tidak produktif. Kritik semacam ini muncul dari cara pandang yang melihat kebijakan negara secara parsial, tanpa mengaitkannya dengan rancangan yang lebih besar.
Jika ditelaah lebih jauh, ketiga program tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari arsitektur ekonomi nasional untuk memperkuat ketahanan negara di tengah gejolak geopolitik global. Dalam konteks ini, perang dan ketegangan di Timur Tengah dipahami tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan sistem energi dunia.
Jalur seperti Selat Hormuz menjadi titik strategis karena sebagian besar ekspor minyak negara-negara Teluk melewati kawasan tersebut. Ketika ketegangan militer meningkat, pasar energi segera bereaksi. Lonjakan harga minyak kemudian tidak hanya memengaruhi sektor energi, tetapi merembet ke berbagai sektor ekonomi: biaya transportasi meningkat, harga pangan naik, dan tekanan terhadap nilai tukar negara berkembang menguat. Pada kondisi demikian, negara dengan fondasi ekonomi domestik yang rapuh dinilai lebih mudah mengalami guncangan sosial.
Kerentanan itu kerap terlihat di banyak negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi pada impor pangan, distribusi logistik yang panjang, serta organisasi ekonomi rakyat yang lemah. Ketika inflasi global mendorong kenaikan harga pangan, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah biasanya menjadi pihak pertama yang merasakan tekanan. Karena itu, dalam situasi dunia yang tidak menentu, negara dinilai memerlukan kebijakan yang tidak hanya kuat secara makroekonomi, tetapi juga mampu menjaga stabilitas sosial.
Program MBG sering dipahami sebatas penyediaan makan bagi anak sekolah. Pandangan tersebut tidak sepenuhnya keliru, namun dinilai belum menggambarkan fungsi ekonominya yang lebih luas. Dalam perspektif ekonomi politik, MBG dapat dilihat sebagai mekanisme stabilisasi sosial. Ketika harga pangan meningkat akibat faktor global, rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah termasuk kelompok rentan. Jika kebutuhan gizi dasar anak dapat dijamin melalui MBG, tekanan ekonomi keluarga dapat berkurang.
Dalam situasi krisis global, kebijakan semacam ini dapat berfungsi sebagai jaring pengaman sosial. Sejumlah negara menggunakan program makanan sekolah sebagai instrumen menjaga stabilitas masyarakat ketika terjadi gejolak ekonomi. Selain itu, MBG juga menciptakan permintaan pangan dalam skala besar di dalam negeri. Ketika negara membeli bahan makanan dalam jumlah besar untuk memenuhi program tersebut, permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, dan perikanan domestik meningkat. Dampaknya dapat dirasakan langsung oleh petani, peternak, dan pelaku usaha pangan lokal.
Dengan asumsi MBG menjangkau sekitar 82 juta penerima dan nilai per porsi sekitar Rp15.000, transaksi pangan yang terjadi diperkirakan mencapai Rp1,23 triliun per hari. Dalam satu tahun sekolah, nilai perputaran disebut dapat mencapai sekitar Rp400—450 triliun per tahun. Dalam kerangka ini, MBG tidak hanya diposisikan sebagai program sosial, tetapi juga dipandang sebagai stimulus ekonomi pangan nasional. Perdebatan kerap muncul karena perhatian publik lebih banyak tertuju pada angka anggaran, sementara dampak bergandanya dinilai kurang diperhitungkan.
Namun permintaan pangan yang besar dinilai tidak akan memberi dampak optimal apabila sistem distribusi ekonomi rakyat tidak kuat. Di banyak wilayah Indonesia, petani dan produsen pangan skala kecil menghadapi keterbatasan akses pasar. Produk mereka sering harus melewati rantai distribusi panjang sebelum sampai ke konsumen. Akibatnya, nilai tambah yang diterima produsen di desa menjadi kecil, sementara sebagian keuntungan dinikmati oleh mata rantai distribusi di tengah.
