Keterlibatan Presiden Prabowo Subianto dalam forum Board of Peace (BoP) memunculkan perdebatan tentang arah diplomasi Indonesia di panggung internasional. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Israel di satu sisi dengan Iran di sisi lain, muncul pertanyaan apakah langkah tersebut membuka peluang Indonesia memainkan peran strategis sebagai mediator, atau justru hanya menghadirkan ilusi diplomasi di tengah kerasnya realitas geopolitik.
Diskursus ini menguat seiring dinamika hubungan AS dan Israel dengan Teheran yang disebut telah lama menjadi salah satu sumber instabilitas terbesar di Timur Tengah. Wacana Indonesia menjadi mediator dinilai menarik, namun sekaligus memunculkan skeptisisme karena kompleksitas konflik yang melibatkan kepentingan besar berbagai pihak.
Dalam sejarahnya, Indonesia dikenal memiliki tradisi diplomasi yang kuat melalui politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini menempatkan Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan global, namun tetap berupaya aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Rekam jejak Indonesia juga mencakup kontribusi dalam proses perdamaian internasional, mulai dari konflik Kamboja, fasilitasi dialog di Mindanao, hingga keterlibatan dalam operasi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Modal historis tersebut kerap menjadi dasar optimisme bahwa Indonesia bisa berperan lebih besar, termasuk dalam isu-isu Timur Tengah. Namun, pengalaman juga menunjukkan bahwa niat baik dan reputasi diplomatik tidak selalu cukup untuk menembus kepentingan geopolitik kekuatan besar.
Salah satu syarat utama mediasi adalah kepercayaan dari semua pihak yang bertikai. Tanpa kepercayaan, upaya mediasi dipandang kehilangan legitimasi sejak awal. Dalam konteks ini, keterlibatan Prabowo di BoP yang disebut diprakarsai oleh lingkaran kekuatan Barat dinilai berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia terlalu dekat dengan salah satu pihak.
Bagi Iran, kedekatan semacam itu dapat memunculkan keraguan terhadap netralitas Indonesia. Dalam diplomasi konflik, persepsi dinilai sama pentingnya dengan realitas. Jika salah satu pihak meragukan netralitas mediator, proses mediasi berisiko mengalami kebuntuan bahkan sebelum dimulai.
Konflik antara AS, Israel, dan Iran digambarkan bukan sekadar perselisihan politik biasa, melainkan persilangan rivalitas ideologis, kepentingan keamanan, pengaruh regional, serta perebutan posisi strategis di Timur Tengah. Israel memandang Iran sebagai ancaman eksistensial terkait program nuklir dan dukungan Teheran terhadap kelompok-kelompok yang dianggap musuh Israel. Sebaliknya, Iran menilai kebijakan AS dan Israel sebagai bentuk dominasi geopolitik di kawasan.
Konflik ini juga disebut berkaitan dengan berbagai titik panas lain di kawasan, termasuk Palestina, Suriah, Lebanon, hingga Yaman. Kompleksitas tersebut membuat bahkan kekuatan besar dunia kerap kesulitan memainkan peran mediator yang efektif. Karena itu, membayangkan Indonesia dapat dengan mudah memediasi konflik ini dinilai sebagai harapan yang terlalu optimistis.
Keterlibatan Prabowo dalam BoP dapat dibaca sebagai upaya memperluas peran global Indonesia, seiring kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir untuk mendorong Indonesia tampil lebih aktif dalam isu internasional. Ambisi ini dinilai positif karena Indonesia memiliki potensi sebagai negara besar untuk memainkan peran lebih luas dalam diplomasi global.
Namun, diplomasi internasional dipandang tidak hanya ditentukan oleh niat dan reputasi moral, melainkan juga oleh kekuatan politik, pengaruh strategis, serta posisi geopolitik. Indonesia disebut memiliki kredibilitas moral sebagai negara demokrasi besar dan negara Muslim terbesar di dunia, tetapi dalam konflik yang melibatkan kekuatan militer dan kepentingan strategis besar seperti AS–Israel–Iran, faktor tersebut belum tentu cukup untuk menjadikan Indonesia mediator utama.
Alih-alih langsung menempatkan diri sebagai mediator utama, Indonesia dinilai perlu mengambil peran yang lebih realistis dan konstruktif. Beberapa opsi yang diajukan antara lain memperkuat diplomasi multilateral melalui forum internasional seperti PBB, memainkan peran diplomasi kemanusiaan untuk membantu korban konflik dan mendorong de-eskalasi, serta menjaga konsistensi politik luar negeri bebas aktif agar tetap dipercaya semua pihak.
Dalam pandangan tersebut, peran sebagai jembatan komunikasi dinilai sering kali lebih efektif dibandingkan menjadi mediator formal dalam konflik besar. Kesimpulannya, keterlibatan Presiden Prabowo dalam Board of Peace mencerminkan ambisi Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi global, tetapi dalam konteks konflik AS–Israel–Iran, jalan menuju peran mediasi dinilai tidak mudah. Tanpa kepercayaan penuh dari semua pihak yang bertikai, gagasan Indonesia sebagai mediator berisiko menjadi sekadar ilusi diplomasi, sehingga langkah diplomasi Indonesia dinilai perlu tetap berpijak pada realisme geopolitik dan prinsip bebas aktif.
