Konflik Iran–Israel yang melibatkan Amerika Serikat memicu kekhawatiran baru terhadap stabilitas ekonomi global, terutama terkait pasokan energi. Laporan dari kawasan Asia Barat menyoroti risiko gangguan jalur energi dunia, termasuk ancaman penutupan Selat Hormuz yang selama ini menjadi salah satu jalur penting distribusi minyak.
Dalam perkembangan tersebut, harga minyak mentah dilaporkan melonjak 40 persen dalam 24 hari sejak konflik pecah pada 28 Februari. Kenaikan ini disebut sebagai yang tertinggi sejak 2022. Hingga kini, belum terlihat tanda deeskalasi, meski Presiden Donald Trump sempat mengisyaratkan kemungkinan gencatan senjata.
Ancaman terhadap Selat Hormuz dinilai berisiko besar bagi negara-negara pengimpor energi seperti India, Korea Selatan, dan Vietnam. Informasi yang beredar menyebut cadangan energi negara-negara tersebut hanya mencukupi dalam hitungan minggu. Jika ketegangan tidak mereda, mereka berpotensi menghadapi krisis energi.
Di tengah situasi itu, Badan Energi Internasional (IEA) mengeluarkan seruan penghematan yang mengingatkan pada masa pandemi, termasuk bekerja dari rumah (WFH), pembatasan penggunaan kendaraan, serta pengurangan pemakaian kompor gas.
Di Indonesia, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mengambil arah kebijakan berbeda dengan menekankan pendekatan “anti-proyek mercusuar”. Kebijakan ini menegaskan prioritas pada program yang dinilai berdampak langsung bagi ketahanan masyarakat, terutama pangan dan energi.
Dalam narasi tersebut, pemerintah menilai paradigma pembangunan yang selama ini kerap mengukur keberhasilan melalui proyek-proyek besar dan simbolik perlu dikoreksi. Prabowo disebut menekankan pergeseran fokus dari pembangunan yang bersifat “monumen” menuju pembangunan “fondasi”, dengan instruksi agar proyek-proyek yang dijalankan berkontribusi langsung terhadap sektor pangan rakyat.
Pemerintah juga menempatkan swasembada sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional. Dalam perspektif ini, ketergantungan pada impor dinilai membuat negara rentan terdampak gejolak geopolitik dan gangguan logistik global.
Sejumlah target yang disebutkan antara lain pengembangan 2 juta hektare Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) untuk menjaga pasokan bagi 280 juta penduduk. Disebut pula adanya ekspor komoditas seperti ikan, minyak goreng, dan telur yang dipandang sebagai tanda pergeseran dari ekonomi konsumsi menuju ekonomi produksi.
Di sektor energi, pemerintah menargetkan pembangunan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) serta konversi 120 juta sepeda motor listrik. Langkah ini disebut diarahkan untuk menekan defisit neraca perdagangan, dengan alasan bahwa impor bahan bakar minyak (BBM) mendorong keluarnya devisa. Selain itu, pemerintah juga menyoroti peralihan ke biofuel berbasis sawit dan energi surya sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi.
Selain pangan dan energi, kebijakan pembangunan juga disebut menekankan investasi pada kualitas sumber daya manusia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui 32.000 dapur SPPG diklaim sebagai intervensi nutrisi bagi 82 juta jiwa, dengan tujuan memutus rantai stunting sekaligus menciptakan sekitar 4 juta lapangan kerja baru di pedesaan.
Di bidang pendidikan, disebutkan agenda renovasi 300.000 sekolah dan penyediaan 2 juta layar interaktif. Pemerintah juga menyiapkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat berasrama yang ditujukan bagi masyarakat di garis kemiskinan.
Dalam kerangka ekonomi kelautan, pemerintah menyoroti penerapan konsep “ekonomi biru”. Program yang disebutkan antara lain pembangunan 1.582 kapal ikan modern di 30 galangan dalam negeri, dengan potensi menyerap 600.000 tenaga kerja dan target meningkatkan pendapatan nelayan hingga 70 persen.
Di sisi lain, pemerintah juga mengaitkan ancaman lingkungan terhadap pesisir utara Jawa dengan kebutuhan perlindungan ekonomi. Proyek Giant Sea Wall sepanjang 535 km disebut sebagai infrastruktur yang diposisikan bukan sekadar proyek fisik, melainkan perlindungan bagi kawasan pesisir dan jalur logistik nasional.
Untuk memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok global, disebutkan rencana pembangunan 83.382 gerai Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini diharapkan memperluas akses kredit dan pangan murah bagi warga desa. Selain itu, pengolahan sampah menjadi energi melalui 34 fasilitas Waste to Energy (WTE) juga disebut sebagai upaya mengubah beban lingkungan menjadi sumber daya ekonomi.
Rangkaian kebijakan tersebut, termasuk hilirisasi industri melalui SWF Danantara, diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah risiko krisis global. Pemerintah menekankan bahwa situasi di Asia Barat menjadi peringatan bagi negara-negara yang belum memperkuat fondasi pangan dan energi.
Dalam konteks itu, Indonesia disebut memilih jalur pembangunan yang menitikberatkan pada ketahanan rakyat, meski dinilai tidak selalu tampak megah. Pemerintah menegaskan arah kebijakan yang bertujuan mengurangi ketergantungan pada dinamika pasar global serta memperkuat kemandirian nasional.
