Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dinilai berpotensi menimbulkan dampak besar bagi ekonomi global, termasuk Indonesia. Ketegangan tersebut juga membuka risiko terganggunya distribusi energi dunia apabila konflik meluas di kawasan Timur Tengah.
Pemerhati hubungan internasional dan investasi Zenzia Sianica Ihza menilai situasi ini menjadi sinyal kewaspadaan tinggi bagi perekonomian nasional. Salah satu skenario yang dikhawatirkan pasar global adalah kemungkinan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis di Teluk Persia yang selama ini menjadi salah satu nadi distribusi energi dunia.
“Salah satu skenario yang paling ditakuti pasar global dan sudah dilakukan Iran adalah penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran sempit di Teluk Persia yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi dunia,” kata Zenzia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Ia menyebut sekitar 20% suplai minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari. Gangguan terhadap jalur distribusi energi itu berpotensi memicu gejolak di pasar energi global.
Pasar minyak, menurut Zenzia, telah merespons ketegangan geopolitik tersebut dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh sekitar US$ 115 per barel, level tertinggi sejak 2020.
Bagi Indonesia, lonjakan harga energi global berpotensi menimbulkan tekanan langsung terhadap anggaran negara. Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok sekitar US$ 70 per barel.
“Banyak pihak menghitung, setiap kenaikan US$ 1 per barel minyak diperkirakan menambah defisit APBN Rp 6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati atau bahkan menembus US$ 100 per barel, potensi tambahan beban fiskal bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” jelasnya.
Situasi ini, ia menilai, menempatkan pemerintah pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal dan mempertahankan subsidi energi guna melindungi daya beli masyarakat.
Zenzia juga menekankan bahwa kenaikan harga energi umumnya diikuti kenaikan biaya produksi dan distribusi. Energi merupakan komponen utama dalam rantai produksi, sehingga lonjakan harga minyak berisiko memicu kenaikan biaya logistik dan harga barang di tingkat konsumen.
“Indonesia memiliki pengalaman pahit terkait hal ini. Setiap kenaikan harga energi sering kali diikuti tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah bawah,” ujarnya.
Apabila konflik Timur Tengah berlangsung berkepanjangan dan pasokan energi global terganggu, Indonesia berpotensi menghadapi kombinasi tekanan berupa inflasi tinggi, pelebaran defisit fiskal, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Dalam kondisi tersebut, Zenzia menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif, antara lain meningkatkan efisiensi belanja negara dan memfokuskan anggaran pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi.
Selain itu, percepatan transisi energi dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Ia menyebut Indonesia memiliki potensi besar energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga air, yang dapat dikembangkan lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik melalui stimulus yang tepat, termasuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang disebut sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Menurut Zenzia, gejolak geopolitik global memang berada di luar kendali Indonesia, tetapi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional tidak bisa diabaikan.
“Akhirnya, dalam waktu singkat ini kita butuh strategi pengeloaan keuangan negara yang pas, yaitu evaluasi penggunaan APBN, termasuk efisiensi dan penggunaan APBN untuk hal hal yang efektif dan strategis,” pungkas Zenzia.
