Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai berjalan pada awal 2025 menghadapi sorotan serius setelah lebih dari 5.000 siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu program tersebut. Angka itu memunculkan pertanyaan mendasar tentang jaminan keamanan pangan dalam layanan publik yang menyasar anak sekolah, sekaligus menguji klaim “from farm to fork” yang menekankan keterlacakan makanan dari sumber hingga ke piring.
Di atas kertas, transparansi menjadi kunci untuk memastikan rantai pasok pangan berjalan aman dan dapat dipercaya. Peneliti rantai pasok halal, Ali dkk. (2025), menekankan bahwa transparansi menentukan keberhasilan rantai pangan halal karena meningkatkan keaslian dan kepercayaan. Namun, pada pelaksanaan MBG, titik transparansi yang dimaksud dinilai belum terlihat jelas: publik sulit mengetahui siapa pemasok bahan, dapur mana yang memasak, serta bagaimana distribusi dan pengawasannya dilakukan.
Di saat yang sama, persoalan kapasitas juga membayangi. Reuters melaporkan pilot MBG tertinggal sekitar 15% dari target karena kekurangan dapur dan keterlambatan pembangunan fasilitas. Laporan resmi pemerintah menunjukkan bahwa pada Oktober 2025 terdapat 11.900 dapur aktif yang melayani 35,4 juta penerima. Ketika fondasi fisik dan kesiapan fasilitas belum memadai, upaya penelusuran proses dari hulu ke hilir menjadi semakin sulit diterapkan secara konsisten.
Kajian Universitas Gadjah Mada bertajuk “Feeding Ambition, Missing Precision” menyebut MBG menghadapi persoalan struktural, mulai dari kelalaian keamanan pangan, salah sasaran penerima, hingga keterlambatan pencairan anggaran. Reuters juga mencatat program ini menargetkan 82 juta penerima, sementara kapasitas dapur yang tersedia dinilai kurang hingga 15% dari kebutuhan nasional. Kekurangan kapasitas tersebut berpotensi memicu improvisasi di lapangan, seperti penggunaan dapur sementara, pergantian pemasok, dan distribusi yang berpacu dengan waktu—kondisi yang dapat memperlebar rantai pasok dan melemahkan titik pengawasan.
AP News mencatat lebih dari 5.000 siswa jatuh sakit, yang mengindikasikan persoalan tidak semata insiden terpisah. Dalam konteks keamanan pangan, lemahnya kontrol di seluruh alur—pengadaan bahan, produksi, hingga distribusi—dapat membuat konsep “from farm to fork” sulit diwujudkan secara operasional. Dalam perspektif Halalan Ṭayyiban, rantai pasok yang tidak dapat ditelusuri juga berisiko mengganggu dua aspek sekaligus: halal karena asal dan proses tidak jelas, serta ṭayyib karena keamanan, kebersihan, dan kelayakan konsumsi tidak terjamin.
Sorotan berikutnya adalah ketiadaan jejak atau traceability yang kuat. Studi MDPI (2023) mengenai pemanfaatan blockchain dan IoT pada rantai pasok halal menyimpulkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap eksperimen, dengan kendala integrasi data dan minimnya standar seragam. Kajian bibliometrik di ResearchGate (2024) juga menandai meningkatnya kekhawatiran global terhadap integritas dan keterlacakan penuh seiring rantai distribusi yang makin kompleks.
Dalam perbandingan yang disebutkan dalam data, sejumlah negara telah menerapkan mekanisme pengadaan dan audit yang lebih terstruktur. Brazil melalui PNAE mewajibkan 30% bahan dibeli langsung dari petani lokal dengan sistem audit pengadaan. Ghana melalui Home-Grown School Feeding disebut memperkuat jejak pemasok lokal dan meningkatkan pendapatan petani karena sistem traceability yang jelas. Sementara itu, pelaksanaan di Indonesia disebut masih banyak bertumpu pada catatan manual, lembar kontrol dapur, dan pendekatan berbasis kepercayaan.
Sejumlah kajian menilai perbaikan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah dapur. Studi Neliti (2023) menyebut penggunaan blockchain dalam rantai pasok halal dapat mempercepat penarikan kembali produk (product recall) dan mengurangi risiko kontaminasi. OSCM Journal (2025) menegaskan bahwa hambatan utama bukan semata teknologi, melainkan integrasi para pelaku dan disiplin pengawasan.
Dalam konteks MBG, kebutuhan yang mengemuka adalah sistem yang memungkinkan makanan ditelusuri dan diawasi secara konsisten. Usulan yang muncul dalam data mencakup penerapan ID batch makanan, pemantauan suhu distribusi, sertifikasi halal untuk dapur, audit pemasok, serta dashboard transparansi yang dapat diakses orang tua dan sekolah. Reuters juga mencatat lebih dari 1.000 siswa di Jawa Barat jatuh sakit, yang dikaitkan dengan lemahnya pengawasan distribusi—menambah urgensi pembenahan pada titik-titik rawan di lapangan.
Rangkaian laporan dan kajian tersebut menempatkan MBG pada pekerjaan rumah besar: membangun rantai pasok yang siap secara kapasitas, tertib secara tata kelola, dan transparan dari hulu hingga hilir. Tanpa itu, janji “from farm to fork” berisiko berhenti sebagai slogan, sementara risiko di meja makan sekolah tetap mengintai.
