Kementerian Luar Negeri menggelar lokakarya tentang pengembangan dan penerapan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI) di lingkungan dinas diplomatik. Lokakarya dipimpin Asisten Menteri sekaligus Kepala Kantor Kementerian Luar Negeri Nguyen Hoai Nam, yang juga menyampaikan sambutan pembukaan.
Kegiatan ini diikuti para pemimpin kementerian, pejabat, pegawai negeri sipil, dan karyawan Kementerian Luar Negeri. Hadir pula para ahli manajemen sumber daya manusia dan transformasi digital, serta perwakilan dari sejumlah kementerian, sektor, dan perusahaan besar, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sains dan Teknologi, Grup Viettel, FPT, CMC, dan Vingroup.
Dalam sambutannya, Nguyen Hoai Nam menekankan bahwa di tengah integrasi internasional yang semakin komprehensif dan mendalam, Kementerian Luar Negeri terus menegaskan peran pelopor dalam menciptakan lingkungan yang damai dan stabil, sekaligus memobilisasi serta memanfaatkan sumber daya internasional secara efektif untuk mendukung pembangunan nasional.
Ia juga menyampaikan bahwa sejalan dengan semangat Resolusi Kongres Nasional ke-14 Partai, Kementerian Luar Negeri memasuki fase restrukturisasi yang kuat dengan tujuan membangun diplomasi yang komprehensif, modern, dan profesional, serta mampu memposisikan dan menerapkan strategi pada tingkat yang baru.
Menurutnya, percepatan reformasi administrasi, perampingan aparatur, dan peningkatan efisiensi operasional menuntut perubahan mendasar dalam metode evaluasi pejabat. Karena itu, peralihan dari model manajemen berbasis waktu menuju evaluasi berbasis data empiris dan hasil keluaran dipandang sebagai langkah penting.
Dalam peta jalan yang dibahas, evaluasi kinerja pegawai negeri sipil berbasis KPI direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Sistem evaluasi tersebut diarahkan agar terukur dan transparan melalui kriteria spesifik terkait kuantitas, kualitas, dan kemajuan pekerjaan. Hasilnya akan menjadi dasar pengelompokan pegawai negeri sipil ke dalam empat tingkatan yang dikaitkan dengan remunerasi dan penghargaan tahunan.
Meski demikian, para peserta menilai pengembangan dan penerapan KPI di bidang diplomatik menghadapi tantangan tersendiri. Ruang lingkup kerja yang global, ragam tugas yang kompleks, serta banyaknya faktor sensitif membuat sejumlah aktivitas—seperti perencanaan strategis, negosiasi, lobi politik, dan penanganan isu internasional—sering kali bersifat kualitatif dan sulit dikuantifikasi secara langsung.
Lokakarya menekankan perlunya desain KPI yang mematuhi deskripsi pekerjaan secara ilmiah dan mengombinasikan indikator kuantitatif serta kualitatif secara seimbang. Sistem juga didorong bersifat multidimensi, tidak hanya mengukur input dan proses, tetapi turut mengevaluasi output serta dampak eksternal jangka panjang.
Sejumlah kendala turut disoroti, antara lain masih kuatnya praktik manajemen berbasis proses, sementara kemampuan tim manajemen dalam menyusun dan mengevaluasi KPI dinilai belum merata. Selain itu, aspek kerangka hukum—khususnya terkait pengaitan KPI dengan sanksi disiplin atau penyesuaian pendapatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kader dan Pegawai Negeri Sipil—dipandang masih memerlukan kajian dan penyempurnaan.
Untuk memastikan kelayakan, para delegasi sepakat indikator KPI perlu mengikuti prinsip SMART: spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu. Implementasi juga disarankan dilakukan secara hati-hati melalui program percontohan di sejumlah unit dalam negeri dan kantor perwakilan Vietnam di luar negeri sebelum diperluas ke seluruh sektor. Hasil evaluasi KPI pun diusulkan dikaitkan erat dengan kompensasi, peluang promosi, serta program pelatihan dan pengembangan guna mendorong perubahan pola pikir manajemen.
Dalam sesi presentasi, perwakilan Kementerian Dalam Negeri memaparkan tujuan, prinsip, dan tantangan penerapan KPI di lembaga administrasi negara. Perwakilan Viettel Group memperkenalkan solusi platform digital untuk memantau dan mengevaluasi KPI. Sejumlah kementerian, sektor, dan perusahaan lain—termasuk Kementerian Sains dan Teknologi, CMC, dan Vingroup—juga berbagi pengalaman, peta jalan implementasi, serta kesulitan dan langkah penanganannya.
Topik lain yang mengemuka adalah kebutuhan mengintegrasikan KPI ke dalam ekosistem transformasi digital Kementerian Luar Negeri. Ketika bidang kerja inti seperti administrasi dan pengelolaan perjanjian internasional, urusan perbatasan dan teritorial, diplomasi ekonomi, urusan konsuler, serta layanan terkait warga Vietnam di luar negeri semakin terdigitalisasi, akan terbentuk basis data besar yang dapat menjadi fondasi pengoperasian KPI secara otomatis, transparan, dan real-time.
Perwakilan sejumlah unit di Kementerian Luar Negeri—antara lain Departemen Personalia dan Organisasi, Departemen Kebijakan Luar Negeri, Akademi Diplomatik, dan Kantor Kementerian—juga menyampaikan arahan penyusunan KPI yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang, sebagai bagian dari upaya membentuk kerangka tata kelola terpadu untuk seluruh sektor.
Dalam pidato penutupnya, Nguyen Hoai Nam menegaskan bahwa pengembangan dan penerapan KPI bukan semata alat teknis, melainkan terobosan untuk mereformasi pola pikir manajemen menuju administrasi yang profesional, transparan, dan efisien. Ia menilai lokakarya ini menjadi forum penting untuk menyatukan pemahaman, berbagi pengalaman, dan merumuskan solusi praktis guna mewujudkan tujuan membangun “diplomasi digital” yang modern dan efektif, sejalan dengan tuntutan pembangunan nasional di era baru.
