Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan pentingnya kolaborasi strategis lintas sektor dalam penataan wilayah metropolitan dan pengembangan inovasi layanan publik. Upaya ini dinilai diperlukan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai hambatan dalam membangun wilayahnya, sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan kota berkelanjutan.
Penegasan tersebut disampaikan Asisten Deputi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Kartika Adi Putranta, saat memimpin rapat koordinasi bertajuk “Kolaborasi Multi-Aktor dalam Penataan Wilayah Metropolitan dan Pengembangan Inovasi Layanan Publik” di Bekasi, Jumat (4/7/2025).
Menurut Kartika, pemerintah pada dasarnya telah mengatur arah pembangunan kota berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Karena itu, ia mendorong adanya sinergi konkret antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyinkronkan tujuan pembangunan agar sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional, terutama bagi daerah yang berada dalam kawasan aglomerasi metropolitan.
Kartika juga menyampaikan rapat koordinasi tersebut diarahkan untuk mengidentifikasi praktik kerja sama antardaerah yang sudah berjalan, termasuk tantangan yang dihadapi dan potensi pengembangannya ke depan.
Kota Bekasi dipilih sebagai lokus studi kasus karena dinilai menunjukkan indikator praktik kolaborasi multi-aktor dalam agenda pembangunan daerahnya. Selain itu, Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek yang berperan sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Jakarta.
Ia menambahkan, forum tersebut menjadi dasar untuk memahami persoalan tata kelola penataan wilayah dan inovasi pelayanan publik sebagai bagian dari upaya menuju pembangunan kota berkelanjutan yang mengarah pada pembentukan Smart City. “Kolaborasi dan inovasi” disebut menjadi kata kunci dalam penataan wilayah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Direktorat Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kota Bekasi, serta perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga terkait.
