Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan optimistis perekonomian Indonesia tetap tumbuh meskipun terjadi gangguan rantai pasok komoditas akibat penutupan Selat Hormuz di tengah konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan menerapkan strategi belanja negara yang lebih merata di setiap kuartal untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi.
“Kami ingin pertumbuhan ekonominya juga lebih merata di sepanjang tahun, di mana belanja negaranya juga kami buat lebih merata,” kata Febrio dalam Konferensi Pers APBN KiTA Edisi Maret 2026 di Jakarta, Rabu (11/3).
Selain pemerataan belanja, Kemenkeu juga berupaya mempercepat realisasi belanja pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan mencapai target 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga akhir 2026.
Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara tercatat Rp493,8 triliun atau 12,8 persen dari target. Angka tersebut meningkat 41,9 persen yoy.
Febrio menyebut sisi penerimaan negara turut mendukung ruang percepatan belanja, seiring pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi. “Sisi penerimaannya juga sangat memungkinkan kami untuk melakukan (percepatan belanja) itu, (karena) pertumbuhannya untuk pajak di atas 30 persen,” ujarnya.
Kemenkeu mencatat penerimaan pajak tumbuh 30,4 persen yoy menjadi Rp245,1 triliun, atau 10,4 persen dari target, hingga akhir Februari 2026.
Dengan percepatan belanja tersebut, Kemenkeu berharap pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 tetap kuat, melanjutkan momentum kuartal IV 2025 yang mencapai 5,39 persen yoy. Pemerintah menargetkan pertumbuhan kuartal I 2026 dapat berada di kisaran 5,5 persen atau lebih.
Di luar langkah fiskal melalui belanja, pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik, terutama pada periode libur Idul Fitri. Stimulus itu antara lain diskon tiket kereta api sebesar 30 persen, diskon tarif dasar tiket angkutan laut sebesar 30 persen, penghapusan 100 persen tarif jasa pelabuhan untuk angkutan penyeberangan, serta diskon tiket pesawat.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras bagi kelompok masyarakat desil I hingga IV yang mencakup 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tercatat mencapai Rp24,7 triliun hingga 10 Maret 2026.
Febrio berharap penyaluran THR dapat menjaga daya beli masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, sekaligus mendukung belanja rumah tangga pada kuartal I 2026.
