Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan Indonesia berpotensi memperoleh windfall atau tambahan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam (SDA) seiring eskalasi konflik di Timur Tengah yang memicu volatilitas pasar dan mendorong kenaikan harga komoditas global.
Direktur Jenderal Strategi dan Ekonomi Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan penerimaan negara dari sektor SDA diperkirakan meningkat, didorong tren penguatan harga sejumlah komoditas seperti batu bara, baja, nikel, dan tembaga.
“Tanpa ada perubahan kebijakan, itu membuat penerimaan kita pasti akan meningkat,” kata Febrio di Auditorium Bakom RI, Jakarta Pusat, Kamis, 9 April 2026.
Menurut Febrio, rambatan kenaikan harga komoditas tersebut dapat mengerek penerimaan negara secara otomatis, meski pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan.
Untuk mengoptimalkan potensi windfall tersebut, Kemenkeu menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna merumuskan skema kebijakan yang dinilai tepat. “Kita sedang pertimbangkan semuanya dengan Kementerian SDM,” ujar Febrio.
Di sisi lain, pemerintah menyampaikan tetap optimistis pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 5,5% meski eskalasi geopolitik global memicu volatilitas harga minyak mentah yang berpotensi menekan perekonomian. Pernyataan itu sekaligus merespons proyeksi Bank Dunia yang memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun ini.
Febrio menilai proyeksi Bank Dunia merupakan hal yang wajar. Ia mencontohkan, pada tahun sebelumnya Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%, namun realisasinya mencapai 5,1%.
“World Bank selalu memantau perekonomian kita. Tetapi, estimasi mereka jelas jauh dari di bawah kita. Dan tahun lalu ingat enggak mereka bilang 4,8 (persen) kita jatuhnya 5,1 (persen). Jadi enggak apa-apa,” kata Febrio.
Ia menambahkan, target pertumbuhan 5,5% tetap diupayakan dengan menjaga defisit sekitar 2,9%. Pemerintah juga menyoroti kontribusi sejumlah sektor fundamental, antara lain konsumsi yang disebut mencapai 50% dari biaya konsumsi, belanja pemerintah sekitar 8–9%, investasi 30%, serta ekspor sekitar 25%.
