Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan Adriyanto mengingatkan pemerintah daerah agar tidak hanya mengejar angka serapan anggaran, melainkan memastikan APBD disusun dan dijalankan secara berkualitas serta berdampak nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan dalam Ramadhan Leadership Camp 2026 di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin, 23 Februari 2026.
Dalam sesi bertema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”, Adriyanto menilai tahun 2026 akan dihadapkan pada situasi yang tidak ringan. Ia menyebut ketidakpastian ekonomi global, tekanan fiskal, hingga ancaman perubahan iklim perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan anggaran. Karena itu, APBD berkualitas harus dipahami sebagai instrumen pembangunan yang presisi, adaptif, dan terukur.
Menurutnya, APBD tidak semata dokumen angka atau rutinitas administratif tahunan. Setiap rupiah di dalamnya merupakan amanah publik yang harus dikonversi menjadi manfaat konkret. “APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Adriyanto juga menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Ia menilai penyelarasan dokumen perencanaan daerah seperti KUA–PPAS dengan KEM–PPKF menjadi kunci agar kebijakan daerah sejalan dengan strategi fiskal nasional, terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Ia mengingatkan deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi anggaran dapat melemahkan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal. Dalam praktik, penumpukan serapan di akhir tahun masih kerap terjadi dan dinilai mengurangi efek pengganda APBD terhadap perekonomian daerah.
Khusus untuk Sulawesi Selatan, Adriyanto menyoroti penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pekerjaan rumah penting. Struktur pendapatan daerah disebut masih didominasi Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif terbatas. Optimalisasi PAD dinilai dapat memperluas ruang fiskal dan membuka peluang belanja yang lebih produktif, termasuk untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar.
Ia mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adriyanto menyebut sejumlah kajian menunjukkan daerah yang belanjanya lebih fokus pada pelayanan publik cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dibandingkan daerah yang belanjanya banyak terserap untuk kebutuhan birokrasi.
Percepatan realisasi belanja modal juga dinilai penting agar stimulus ekonomi lebih cepat dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang dibangun tepat waktu, menurutnya, dapat meningkatkan konektivitas, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekosistem investasi di daerah.
Selain belanja, Adriyanto menyinggung pemanfaatan skema pembiayaan inovatif seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, hingga kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU). Opsi tersebut disebut dapat menjadi alternatif percepatan pembangunan tanpa sepenuhnya membebani struktur APBD, dengan catatan tata kelola dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Digitalisasi keuangan daerah turut menjadi perhatian. Transformasi digital dinilai dapat meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak daerah, serta mengoptimalkan penerimaan tanpa menambah beban masyarakat. Ia menekankan akuntabilitas tidak hanya soal opini WTP, tetapi juga terkait outcome pembangunan yang dirasakan publik.
Adriyanto menegaskan aparatur sipil negara (ASN) daerah memegang peran sentral dalam memastikan APBD berkualitas benar-benar terwujud, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan. Integritas dan profesionalisme aparatur disebut menjadi kunci agar anggaran tidak hanya terserap, tetapi menghasilkan dampak nyata.
Ramadhan Leadership Camp 2026 menjadi forum penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan dan pengawasan anggaran. Forum tersebut diharapkan mendorong pola pikir bahwa APBD berkualitas bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan.
Dengan tantangan ekonomi 2026 yang dinamis, Adriyanto menekankan daerah perlu memastikan setiap kebijakan fiskal menjadi mesin pertumbuhan yang efisien, transparan, dan langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat.
