Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri melakukan monitoring media terhadap berbagai isu global yang berkembang belakangan ini. Pemantauan pada periode 1 Februari hingga 16 Maret 2026 menunjukkan tingginya intensitas percakapan publik di ruang digital terkait dinamika tersebut.
Dalam keterangan Ditjen Polpum yang diterima wartawan pada Rabu (18/3/2026), tercatat sebanyak 12.044 artikel media online dan 29.707 percakapan di media sosial. Data tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap perkembangan situasi global.
Analisis sentimen publik terhadap dinamika global menunjukkan respons negatif mendominasi, terutama berupa kemarahan sebesar 30,5 persen dan kesedihan 25,5 persen. Sentimen ini dikaitkan dengan eskalasi konflik internasional serta dampak kemanusiaan yang menyertainya.
Di sisi lain, sentimen positif juga tercatat, yaitu kepercayaan sebesar 26,3 persen terhadap peran Indonesia dalam mendorong penyelesaian damai melalui jalur diplomasi. Ditjen Polpum menilai hal ini mencerminkan ekspektasi publik terhadap pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global.
Ditjen Polpum juga mencatat bahwa perkembangan isu global berpengaruh terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik, antara lain gangguan jalur distribusi energi, kenaikan harga energi, serta meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan internasional. Situasi tersebut menjadi perhatian dalam upaya menjaga ketahanan nasional.
Di tingkat domestik, sejumlah indikator disebut relatif terkendali. Nilai tukar rupiah tercatat berada di kisaran Rp 16.929 per dolar Amerika Serikat, sementara pasar saham mengalami penurunan sebesar 8,8 persen. Potensi inflasi diperkirakan berada pada rentang 4,5 hingga 5,2 persen. Adapun cadangan devisa yang mencapai 154,6 miliar dolar Amerika disebut menjadi faktor penting dalam menopang stabilitas ekonomi nasional.
Ditjen Polpum menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap resilien. Penilaian itu didukung oleh kebijakan pengendalian defisit fiskal, optimalisasi sektor energi, stabilitas moneter, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Sejalan dengan itu, pemerintah disebut terus mengedepankan langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik dan pemerintahan umum, antara lain melalui penguatan komunikasi publik serta peningkatan peran diplomasi dalam merespons dinamika global.
Ditjen Polpum menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas monitoring media dan analisis isu strategis, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas politik dan pemerintahan umum tetap kondusif.
