Presiden menghadirkan ulama ke istana di tengah meningkatnya ketegangan global antara Amerika Serikat dan Iran. Langkah ini dipandang sebagai upaya menampilkan dimensi moral sekaligus memberi legitimasi terhadap kebijakan pemerintah Indonesia, dengan menekankan bahwa keputusan negara dibahas bersama tokoh masyarakat berpengaruh dan berlandaskan nilai-nilai agama.

Namun, muncul pertanyaan yang mengemuka: apakah kehadiran ulama dapat berkontribusi langsung dalam meredakan konflik internasional, atau lebih sebatas pemberian doa dan restu? Di dalam negeri, kehadiran ulama dinilai dapat memperkuat citra moral pemerintah di mata publik, terutama dalam masyarakat yang religius. Ulama juga dapat berperan sebagai jembatan komunikasi untuk menyampaikan pesan etika dan perdamaian.

Di sisi lain, dalam konteks hubungan internasional, pengaruh ulama dinilai terbatas. Keputusan strategis di panggung global melibatkan kekuatan militer, negosiasi antarnegara, dan kepentingan ekonomi. Dalam kerangka itu, kehadiran ulama tidak dipandang memiliki kuasa untuk menghentikan serangan, menahan peluncuran misil, atau memaksa negara-negara besar menahan diri.

Penilaian terhadap diplomasi internasional, sebagaimana disorot dalam pembahasan ini, lebih banyak ditentukan oleh hasil konkret seperti perjanjian, negosiasi, dan mediasi. Karena itu, simbolisme moral dinilai tidak cukup jika tidak disertai langkah strategis yang nyata.

Kritik yang muncul menilai langkah menghadirkan ulama berpotensi lebih menyerupai panggung “diplomasi moral” ketimbang strategi efektif untuk mendorong perdamaian dunia. Ulama dapat memberi nasihat dan legitimasi domestik, tetapi konflik di Timur Tengah tetap berlangsung.

Pada akhirnya, pertanyaan publik dinilai wajar: apakah kehadiran ulama dimaksudkan untuk memperkuat upaya perdamaian, atau hanya menjadi “hiasan moral” di tengah krisis? Pembahasan ini menegaskan bahwa perdamaian global membutuhkan diplomasi profesional, strategi yang jelas, dan tindakan konkret, bukan semata legitimasi moral dari istana.