Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membahas penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai agregator rantai pasok nasional, Selasa (18/11/2025).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh terhadap puluhan ribu koperasi yang telah terbentuk di berbagai wilayah Indonesia. Menurutnya, penguatan koperasi tidak cukup berhenti pada capaian sekitar 82 ribu unit yang memiliki sarana seperti gudang, tetapi harus diikuti peningkatan kualitas dan pengawasan yang berkelanjutan.
Ia mengingatkan agar koperasi yang sudah terbentuk tidak hanya menjadi “koperasi kertas” yang tidak berjalan optimal. Kawendra menilai perlu ada sistem peringatan ketika kinerja koperasi menurun, sehingga pembinaan dan perbaikan bisa segera dilakukan.
Kawendra juga menilai pembahasan Koperasi Merah Putih tidak semestinya hanya berfokus pada aspek fisik maupun perannya sebagai penggerak ekonomi desa. Ia menyebut koperasi ini merupakan bagian dari strategi negara untuk menata kembali rantai pasok nasional yang selama ini, menurutnya, didominasi pihak swasta.
Ia menyampaikan bahwa dominasi swasta dalam rantai pasok dinilai sangat besar, sementara upaya lembaga seperti Bulog disebut belum berhasil menguasai porsi yang signifikan. Dalam konteks itu, Kawendra menegaskan Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator yang mampu membantu pengaturan harga serta memberikan manfaat yang lebih adil bagi para pemasok.
Meski mengakui langkah tersebut berpotensi berhadapan dengan kekuatan swasta, ia menilai negara tidak boleh kalah dalam pengendalian rantai pasok. Karena itu, ia mendorong penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi agar transformasi digital koperasi berjalan efektif.
Kawendra mengusulkan agar beban pendampingan tidak terlalu berat, dengan menyebut satu orang sebaiknya mendampingi maksimal lima koperasi. Ia juga meminta pemerintah memastikan setiap koperasi memiliki peran digital melalui kehadiran Chief Digital Operation di masa mendatang.
Menurutnya, teknologi diperlukan untuk membuka pengawasan dan transparansi secara lebih jelas, termasuk kemungkinan penggunaan dashboard bersama agar kinerja koperasi dapat dipantau secara realtime. Di akhir pernyataannya, Kawendra menyampaikan harapan agar Koperasi Merah Putih dapat berkembang menjadi pusat kendali digital rantai pasok nasional sebagaimana arahan Presiden.
