Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan peran pemerintah dalam menjaga perdamaian serta stabilitas ekonomi di tengah situasi global yang dinilainya sedang tidak menentu. Pernyataan itu disampaikan dalam sambutannya pada acara Silaturahmi Ramadan bersama DPD KSPSI Jawa Barat di PT NOK, Jumat (6/3/2026) sore.
Sigit menyinggung eskalasi konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Menurut dia, Indonesia sebagai negara nonblok terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif melalui berbagai upaya diplomasi untuk menciptakan perdamaian.
Ia juga menyatakan Indonesia ingin berperan dalam upaya perdamaian Palestina dan Israel melalui usulan solusi dua negara (two-state solution).
Dari sisi ekonomi, Sigit menyebut pemerintah melakukan negosiasi untuk menurunkan besaran tarif yang dikenakan Amerika Serikat kepada Indonesia. Ia mengatakan upaya tersebut membuat tarif turun dari 32% menjadi 19%.
Selain itu, pemerintah disebut akan mendorong hilirisasi di berbagai industri guna meningkatkan perekonomian, mulai dari industri otomotif, baterai listrik, hingga lifting minyak. Di sisi lain, melalui program Asta Cita, pemerintah juga berupaya memperkuat ketahanan pangan dan energi agar Indonesia dapat mandiri dan tidak bergantung pada negara lain.
Sigit mengatakan beragam program dalam Asta Cita terus didorong agar Indonesia tetap terjaga dalam berbagai kondisi, termasuk saat menghadapi tekanan global.
Dalam kesempatan itu, ia meminta kelompok buruh untuk bersatu demi menjaga iklim investasi di Indonesia agar terus tumbuh. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sigit menilai, dalam situasi global saat ini Indonesia harus mampu mandiri dan berdiri di atas kaki sendiri. Karena itu, ia mengajak semua pihak memaksimalkan pengelolaan sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan bangsa.
Di akhir sambutannya, Sigit juga meminta kelompok buruh mempersiapkan diri dan meningkatkan kualitas agar tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri, terutama ketika program hilirisasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia terus didorong.
