Jakarta — Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo menyatakan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong penguatan kemandirian bangsa di tengah meningkatnya dinamika dan ketegangan konflik global.
Menurut Kapolri, pemerintah telah merumuskan sejumlah kebijakan strategis yang dirangkum dalam misi Astacita, 17 program prioritas, delapan program hasil terbaik cepat, serta delapan sasaran prioritas nasional. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian Indonesia melalui hilirisasi energi dan industri, serta swasembada pangan.
“Berbagai kebijakan tersebut diwujudkan melalui upaya hilirisasi energi dan industri serta swasembada pangan guna memperkuat kemandirian bangsa, sehingga Indonesia mampu berdiri di atas kaki sendiri,” ujar Listyo Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.
Ia menjelaskan, program hilirisasi mencakup berbagai sektor strategis, antara lain industri bauksit, baterai kendaraan listrik, otomotif, semikonduktor, dan komoditas unggulan lainnya. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 18 program hilirisasi besar yang tengah dijalankan pemerintah, termasuk proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) yang tersebar di 34 wilayah di Indonesia.
Selain sektor industri, penguatan juga difokuskan pada sektor pangan, perikanan, dan industri makanan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional sekaligus memperkuat rantai pasok dalam negeri.
Kapolri menambahkan, pemerintah juga berupaya meningkatkan lifting minyak nasional melalui pembukaan sumur-sumur baru serta optimalisasi pengelolaan sumur tua. Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, khususnya di sektor pangan dan energi. “Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat membuka ruang ekonomi dan lapangan kerja yang luas,” kata Listyo.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga iklim investasi yang kondusif agar program hilirisasi dan pengembangan industri berjalan optimal. Menurutnya, stabilitas investasi diperlukan untuk mendorong masuknya penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, pemerintah Indonesia disebut terus mengedepankan diplomasi melalui prinsip politik luar negeri bebas aktif. Pendekatan ini dipadukan dengan komitmen terhadap prinsip negara non-blok untuk memitigasi dampak eskalasi konflik internasional.
Kapolri juga menyebut Indonesia aktif mendorong upaya perdamaian di berbagai kawasan konflik, salah satunya melalui keterlibatan dalam forum Boabrd of Peace yang mengusung pendekatan Two State Solution untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina–Israel, serta merespons ketegangan antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat.
