Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memaparkan sejumlah upaya pemerintah Indonesia dalam merespons konflik global, khususnya yang terjadi di Timur Tengah. Menurutnya, pemerintah mendorong peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia melalui politik luar negeri bebas aktif.
Dalam acara buka puasa bersama TNI-Polri di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, Jakarta, Rabu, Sigit mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan elit pemerintah serta tokoh-tokoh untuk menegaskan bahwa Indonesia perlu turut aktif dalam upaya perdamaian. Ia menyebut pemerintah berupaya agar konflik dapat segera diakhiri.
Sigit juga menyinggung keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) sebagai salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk membantu mengatasi konflik global, meski keputusan itu sempat dipertanyakan oleh sejumlah pihak. Menurutnya, ketika lembaga-lembaga besar yang selama ini berperan menjaga perdamaian tidak didengar oleh Amerika Serikat, keanggotaan Indonesia di BoP menjadi kesempatan bagi Presiden untuk menyuarakan perdamaian.
“Mau tidak mau Bapak Presiden mencoba untuk masuk BoP sehingga tetap masih ada kesempatan untuk bicara tentang perdamaian di Timur Tengah, dan ini sedang beliau lakukan,” kata Sigit.
Selain isu geopolitik, Kapolri menyampaikan pemerintah juga berupaya melindungi perekonomian Indonesia dari dampak situasi global, termasuk perang tarif. Ia menyebut tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat yang sebelumnya berada di angka 32 persen dapat diturunkan menjadi 19 persen melalui diplomasi.
Sigit menambahkan, Mahkamah Agung Amerika Serikat disebut memutuskan angka impor negara-negara sebesar 15 persen, meski menurutnya putusan itu masih menjadi perdebatan antara Presiden Donald Trump dengan parlemen.
Lebih lanjut, Sigit mengatakan diplomasi perdagangan juga menghasilkan tarif impor 0 persen untuk jenis komoditas dan produk tertentu, seperti sepatu, meubel, tekstil, serta chip semikonduktor. Ia menyebut tarif 0 persen itu juga berlaku untuk lebih dari 1.800 komoditas Indonesia.
Menurut Kapolri, kebijakan tersebut memberi ruang bagi industri di Indonesia untuk tetap berproduksi. Ia menilai diplomasi perdagangan menjadi bagian dari upaya menjaga perekonomian agar tetap berjalan, bertumbuh, dan membuka lapangan pekerjaan.
Sigit juga menyampaikan Presiden mendorong pelaksanaan berbagai program, termasuk Astacita, program terbaik cepat, serta program prioritas nasional, yang diharapkan dapat menggerakkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
