Jakarta — Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,61% pada kuartal I 2026 dinilai menjadi sinyal positif dari percepatan berbagai program pemerintah. Namun, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai masih ada sejumlah tantangan besar yang perlu diantisipasi agar momentum pertumbuhan tetap terjaga dan lebih merata.
Ketua Umum Kadin Anindya Novyan Bakrie mengatakan capaian tersebut menunjukkan hasil dari program pemerintah yang mulai diterapkan sejak awal 2025. “Kami mengapresiasi kinerja pemerintah. Program pemerintah yang diterapkan sejak awal 2025 mulai menunjukkan hasil tahun ini,” ujar Anindya dalam keterangan resmi, Rabu (6/5/2026).
Ia menyebut beberapa program yang dinilai menjadi penopang pertumbuhan pada awal tahun ini, antara lain program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan 3 juta rumah, serta percepatan belanja pemerintah.
Di sisi lain, Kadin menyoroti tekanan dari faktor eksternal yang masih membayangi dunia usaha. Tantangan global yang disebut mencakup perlambatan ekonomi dunia, lemahnya permintaan ekspor, serta ketidakpastian geopolitik dan pasar keuangan internasional.
Dalam situasi tersebut, Anindya menilai pembukaan pasar ekspor baru menjadi langkah penting untuk menjaga momentum sektor usaha nasional. “Belakangan ini kita berhasil membuka pasar ekspor baru. Walaupun baru mulai, dampaknya sudah terlihat terhadap investasi yang masuk,” katanya.
Selain isu ekspor, Kadin juga menekankan perlunya pemerataan investasi ke daerah. Menurut Anindya, pertumbuhan ekonomi masih terlalu terkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi utama, terutama Pulau Jawa. “Ke depan tinggal bagaimana diskusi dengan pemerintah daerah agar investasi di daerah bisa ditingkatkan dan daerah ikut maju,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak akan optimal jika pelaku usaha di daerah belum memperoleh dukungan infrastruktur, pembiayaan, serta iklim investasi yang memadai. “Pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya terjadi di pusat. Daerah harus menjadi sumber pertumbuhan baru,” tegasnya.
Kadin juga mencatat tantangan yang dirasakan pelaku usaha di daerah terkait terbatasnya ruang fiskal pemerintah daerah akibat penyesuaian dana transfer dalam setahun terakhir. Karena itu, Kadin berharap pemerintah meningkatkan kembali transfer anggaran ke daerah, terutama bagi pemerintah daerah yang dinilai mampu menunjukkan kinerja ekonomi baik dan berhasil menarik investasi.
“Dana transfer ke daerah sangat penting untuk menggerakkan perekonomian lokal, khususnya UMKM,” kata Anindya. Menurutnya, penguatan ekonomi daerah akan berdampak langsung pada daya tahan dunia usaha nasional, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 tumbuh 5,61%. Pertumbuhan itu ditopang lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81% dan investasi yang tumbuh 5,96%.
Meski pertumbuhan tergolong tinggi, struktur ekonomi masih menunjukkan ketergantungan pada permintaan domestik di tengah lemahnya sektor eksternal. Ekspor hanya tumbuh 0,90% secara tahunan, sementara impor naik 7,18%.
Dari sisi sektoral, sektor jasa menjadi penggerak utama pertumbuhan, terutama akomodasi dan makan minum, transportasi, serta informasi dan komunikasi. Bagi dunia usaha, kondisi ini dinilai menegaskan tantangan berikutnya: tidak hanya menjaga laju pertumbuhan, tetapi juga memastikan pertumbuhan semakin inklusif dan menyebar ke berbagai daerah.
