Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang kian kompleks. Ia menilai penyesuaian kebijakan diperlukan agar Indonesia dapat merespons berbagai kemungkinan dampak dari konflik internasional.
Pernyataan tersebut disampaikan JK usai menghadiri acara buka puasa dan Shalat Tarawih bersama pengurus serta anggota Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan.
JK menyoroti konflik di Timur Tengah yang dinilainya berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, terutama melalui kenaikan harga energi. Ia mengingatkan, eskalasi konflik dapat mendorong naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji, yang pada gilirannya memperbesar beban subsidi pemerintah.
Menurut JK, jika konflik berlangsung lama, kondisi tersebut bisa menimbulkan kesulitan bagi kegiatan ekonomi dan bisnis, terlebih dengan stok BBM Indonesia yang disebut relatif terbatas. Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah antisipatif untuk menghadapi skenario terburuk.
Di luar aspek ekonomi, JK juga menyinggung perlunya Indonesia memiliki sikap politik yang jelas terkait konflik internasional. Ia menilai, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia diharapkan menunjukkan posisi diplomatik yang tegas dan memanfaatkan peran di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik serta perdamaian.
JK turut menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan ekonomi nasional, khususnya dalam pengelolaan anggaran negara. Ia menyebut ketidakpastian global menuntut pemerintah menentukan prioritas belanja agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.
“Harus ada evaluasi total terhadap kebijakan ekonomi, khususnya dalam penggunaan anggaran. Negara harus menentukan prioritas agar pengeluaran tidak terlalu besar,” kata JK.
Ia mengingatkan, jika pengeluaran negara tidak dikendalikan, tekanan terhadap perekonomian dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, JK juga menyinggung sejumlah program pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, dan menilai kebijakan tersebut perlu diselaraskan dengan kondisi penerimaan negara agar keseimbangan fiskal tetap terjaga.
JK menyatakan sektor-sektor penting seperti pendidikan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi dasar perlu tetap menjadi prioritas. Menurutnya, ketepatan alokasi anggaran diperlukan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global.
