BERITA TERKINI
Jumlah Miliarder Dunia Tembus 3.000 Orang pada 2025, Oxfam Soroti Ketimpangan yang Membesar

Jumlah Miliarder Dunia Tembus 3.000 Orang pada 2025, Oxfam Soroti Ketimpangan yang Membesar

Jumlah miliarder dunia pada 2025 resmi menembus 3.000 orang. Dalam setahun terakhir, sekitar 340 miliarder baru muncul secara global, dengan Amerika Serikat menjadi negara yang mencatat pertumbuhan kekayaan miliarder paling signifikan.

Di AS, sepuluh orang terkaya dilaporkan menambah harta hampir USD 700 miliar hanya dalam satu tahun. Di tengah lonjakan tersebut, Elon Musk juga disebut-sebut berpeluang menjadi triliuner pertama di dunia.

Bersamaan dengan meningkatnya akumulasi kekayaan, pengaruh kalangan superkaya dalam politik AS dinilai kian terlihat. Pada pelantikan Presiden Donald Trump untuk kedua kalinya, sejumlah CEO teknologi tampak duduk di barisan terdepan. Sejumlah tokoh superkaya juga disebut masuk dalam kabinet dan mendorong kebijakan yang dinilai menguntungkan kalangan elite.

“Tahun 2025 adalah tahun yang luar biasa bagi para miliarder,” kata Rebecca Riddell, pemimpin kebijakan senior untuk keadilan ekonomi di Oxfam America.

Oxfam menilai lonjakan kekayaan ini terjadi di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, perumahan, biaya penitipan anak, hingga layanan kesehatan yang semakin membebani masyarakat.

Kekayaan segelintir orang melampaui separuh dunia

Menurut laporan Oxfam, 12 orang terkaya di dunia kini menguasai harta yang nilainya melebihi total kekayaan separuh populasi global. Temuan ini kembali menyoroti jurang ketimpangan ekonomi yang disebut semakin melebar.

Dalam laporan sebelumnya pada 2024, Oxfam juga menilai praktik sejumlah korporasi turut memperparah ketimpangan dan memperkaya pemilik modal. Tanpa pengawasan ketat dari pemerintah, dunia dinilai berisiko memasuki era yang disebut sebagai “supremasi miliarder.”

Perusahaan besar disebut aktif melobi—baik secara langsung maupun melalui asosiasi dagang—untuk melindungi kepentingan pemegang saham dan memaksimalkan keuntungan. Sepanjang 2024, perusahaan yang terafiliasi dengan 10 orang terkaya dunia tercatat menghabiskan sekitar US$88 juta untuk aktivitas lobi di Amerika Serikat.

Oxfam juga menyoroti distribusi keuntungan perusahaan yang dinilai lebih banyak mengalir ke pemegang saham dibandingkan untuk investasi jangka panjang atau peningkatan kesejahteraan pekerja. Di sektor kesehatan AS, misalnya, sekitar 95% laba perusahaan besar disebut dibagikan kepada pemegang saham.

Dampak pada pekerja dan isu upah layak

Ketika kepentingan pemegang saham lebih diutamakan, dampaknya kerap dirasakan langsung oleh para pekerja. Sejumlah korporasi dinilai menggunakan pengaruhnya untuk menolak kebijakan yang berpihak pada buruh, termasuk kenaikan upah minimum.

Beberapa perusahaan juga disebut mendorong pembatasan peran serikat pekerja dan mendukung pelonggaran aturan ketenagakerjaan, termasuk yang berkaitan dengan pekerja anak.

Analisis Oxfam terhadap data World Benchmarking Alliance yang mencakup lebih dari 1.600 perusahaan besar global menunjukkan hanya sekitar 0,4% perusahaan yang secara terbuka menyatakan komitmen membayar upah layak kepada karyawannya.

Krisis sebagai momentum akumulasi kekayaan

Oxfam menilai peningkatan kekayaan miliarder terjadi di tengah kondisi ekonomi global yang semakin menantang. Sebagian di antaranya bahkan disebut mampu memanfaatkan situasi krisis untuk memperbesar aset.

Fenomena itu disebut terlihat saat pandemi COVID-19, ketika sejumlah perusahaan farmasi global mencatat lonjakan keuntungan. Pada saat yang sama, sebagian besar riset dan pengembangan vaksin didukung pendanaan publik.

Dalam periode tersebut, beberapa perusahaan terkait sempat mengancam menarik investasi dari negara-negara yang mendukung pencabutan perlindungan hak kekayaan intelektual. Usulan pencabutan itu bertujuan agar vaksin dan pengobatan dapat diproduksi lebih luas serta diakses lebih mudah oleh masyarakat global.

Di sisi lain, berbagai sektor vital seperti pendidikan, pangan, kesehatan, dan perumahan disebut semakin banyak dikelola swasta dengan orientasi keuntungan. Sementara itu, anggaran untuk layanan publik di sejumlah negara justru mengalami pemangkasan, yang dinilai turut mendorong kenaikan biaya hidup.

Lonjakan jumlah miliarder dan konsentrasi kekayaan yang kian tinggi ini memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi global—apakah dinikmati lebih luas, atau semakin terkunci di tangan segelintir orang.