JAKARTA — Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI Johan Rosihan mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil langkah diplomasi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global. Ia menilai, setiap keputusan politik luar negeri perlu memperhitungkan dampak ekonomi secara menyeluruh karena gejolak global berpengaruh langsung terhadap stabilitas fiskal dan ketahanan pangan nasional.
“Dinamika geopolitik global hari ini berdampak instan terhadap kondisi ekonomi kita, sehingga perlu kalkulasi risiko yang matang dalam setiap kebijakan diplomatik,” kata Johan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (26/3).
Legislator dari Fraksi PKS itu menilai, gangguan hubungan dengan mitra strategis berpotensi memunculkan hambatan perdagangan, baik tarif maupun nontarif. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat menekan kinerja ekspor dan pada akhirnya berimbas pada penerimaan negara.
“Ketika relasi dengan mitra strategis terganggu, efeknya langsung terasa pada sektor perdagangan dan penerimaan negara,” ujarnya.
Johan juga menyoroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku, termasuk pupuk dan teknologi. Ketergantungan ini dinilai membuat sektor produksi domestik rentan terhadap gejolak global, yang dapat meningkatkan biaya produksi sekaligus menekan produktivitas nasional.
Dari sisi moneter, ia mengingatkan tekanan eksternal dapat memicu arus modal keluar (capital outflow) yang berpengaruh pada pelemahan nilai tukar rupiah. Situasi tersebut berpotensi mendorong pemerintah menambah alokasi anggaran, terutama untuk subsidi pangan dan energi.
“Jika tidak diantisipasi, ruang fiskal kita bisa semakin sempit dan berdampak pada pembiayaan pembangunan,” kata Johan.
Untuk merespons risiko tersebut, ia mendorong pemerintah menyiapkan langkah strategis jangka panjang, termasuk memperkuat kapasitas produksi dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada impor. Johan juga menekankan pentingnya menjaga disiplin fiskal serta memperluas kerja sama internasional agar Indonesia tidak bergantung pada satu kekuatan global tertentu.
“Pendekatan yang terukur sangat penting agar Indonesia tetap mampu menjaga kemandirian tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
