Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) bersama sejumlah mantan duta besar yang tergabung dalam pengurus Indonesia Council on World Affairs (ICWA) membahas perkembangan terbaru konflik di Timur Tengah. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman JK dan dihadiri Ketua Umum ICWA Al Busyra Basnur.
Dalam pertemuan itu, JK menilai keterlibatan Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace (BoP) seharusnya dapat mendorong terciptanya perdamaian di tengah konflik geopolitik yang terjadi di Iran. Namun, ia menekankan bahwa niat baik saja tidak cukup tanpa implementasi nyata di lapangan.
“Niat baik tentunya untuk perdamaian. Tapi yang lebih penting adalah praktiknya di lapangan,” kata JK dalam keterangan tertulis, Jumat, 13 Maret 2026.
JK juga menyoroti dampak ekonomi global dari konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, termasuk pengaruhnya terhadap Indonesia. Ia menyebut kenaikan harga minyak dapat merembet ke berbagai sektor, mulai dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga pergerakan pasar saham.
“Efek ke mana-mana, termasuk subsidi, logistik, nilai tukar rupiah, sampai saham,” ujar JK.
Sementara itu, ICWA menyampaikan pandangannya terkait dinamika internasional, termasuk perkembangan konflik di Timur Tengah dan serangan Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran, serta posisi diplomasi Indonesia di kawasan tersebut. Al Busyra menilai Indonesia memiliki potensi besar untuk berperan lebih aktif dalam upaya penyelesaian konflik internasional.
Salah satu gagasan yang disampaikan ICWA adalah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi darurat oleh Gerakan Non-Blok. Menurut Al Busyra, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam diplomasi perdamaian dan kredibilitas untuk memfasilitasi dialog internasional.
“Indonesia memiliki kemampuan kredibilitas, dan kapasitas untuk menyelenggarakan konferensi internasional yang bermuara pada perdamaian,” kata Al Busyra.
Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa komunitas internasional masih menaruh harapan besar kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai lembaga multilateral utama dalam mendorong kemerdekaan dan kedaulatan Palestina.
Selain itu, ICWA mendorong pemerintah Indonesia untuk mengkaji kembali keikutsertaan dalam forum BoP yang dinilai menimbulkan polemik di dalam maupun luar negeri. Al Busyra menyebut sejumlah aspek dalam BoP, seperti keanggotaan, iuran, kepemimpinan, hingga mekanisme evaluasi, masih menimbulkan perdebatan.
“Setelah melihat perkembangan dan isi dari BoP itu sendiri serta berbagai polemik yang muncul, kami menyarankan pemerintah untuk mengkaji kembali bahkan mempertimbangkan keluar dari BoP,” ujar Al Busyra.
Para pihak juga menegaskan pentingnya prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam merespons dinamika global. Mereka berharap Indonesia terus memainkan peran diplomatik untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
