Seorang penasihat kebijakan senior Jepang menyatakan bahwa ambang batas untuk mengirim kapal perang Jepang guna membantu melindungi jalur pelayaran minyak di Timur Tengah dinilai “sangat tinggi”. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyerukan negara-negara lain untuk mengirim dukungan serupa.

Situasi di kawasan Teluk disebut masih berada dalam cengkeraman konflik, dua pekan setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga minyak, seiring laporan bahwa Iran telah menutup Selat Hormuz yang vital dan menyerang fasilitas energi di kawasan Teluk.

Sebelumnya, Trump menyatakan Angkatan Laut AS akan “segera” mulai mengawal kapal tanker melalui Selat Hormuz. Pada Sabtu, ia menyerukan penguatan dari sejumlah negara, termasuk Jepang.

Jepang, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di dunia, tercatat sebagai importir minyak terbesar kelima. Sekitar 95% impor minyaknya berasal dari Timur Tengah, dan 70% di antaranya melewati Selat Hormuz, yang kini secara efektif ditutup.

Takayuki Kobayashi, kepala kebijakan Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa dan dipimpin Perdana Menteri Sanae Takaichi, mengatakan pengiriman kapal angkatan laut Jepang ke wilayah tersebut menghadapi ambang batas yang “sangat tinggi” berdasarkan hukum Jepang yang berlaku. Ia menyampaikan hal itu dalam program debat politik di stasiun penyiaran publik NHK pada Minggu.

“Secara hukum, kami tidak mengesampingkan kemungkinan tersebut, tetapi mengingat situasi saat ini di mana konflik ini masih berlangsung, saya percaya ini adalah sesuatu yang harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati,” kata Kobayashi.