Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik menyatakan keprihatinan mendalam atas berbagai laporan dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina, termasuk dugaan pelecehan dan penyiksaan terhadap tahanan Palestina serta eskalasi kebijakan represif terbaru Pemerintah Zionis Israel.
JDF Asia Pasifik menyoroti perkembangan terbaru berupa undang-undang Israel yang dinilai membuka jalan bagi penerapan hukuman mati terhadap tahanan warga Palestina. Kebijakan tersebut memicu meningkatnya keprihatinan global, termasuk kecaman bersama dari delapan negara mayoritas Muslim.
Delapan negara yang menyampaikan kecaman bersama itu adalah Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Dalam pernyataan tersebut, kebijakan Israel dinilai sebagai eskalasi yang berbahaya dan diskriminatif.
Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, menyampaikan apresiasi dan dukungan atas sikap tegas kedelapan negara tersebut. Ia menilai langkah kolektif itu mencerminkan meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya menegakkan keadilan dan menghentikan pelanggaran kemanusiaan di Palestina.
Namun, JDF Asia Pasifik menilai kecaman politik saja tidak memadai. Organisasi itu mendorong komunitas internasional mengambil langkah konkret dan sistematis melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel.
Menurut JDF Asia Pasifik, gerakan BDS mencakup tiga langkah utama: penghentian seluruh kerja sama ekonomi, militer, dan teknologi dengan Israel; penarikan investasi dari entitas yang terlibat dalam praktik penjajahan; serta penerapan sanksi internasional atas pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia.
Sebagai langkah awal, JDF Asia Pasifik juga menyerukan negara-negara di dunia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel hingga seluruh praktik penjajahan, kekerasan, dan dugaan genosida terhadap rakyat Palestina dihentikan.
Jazuli, yang juga anggota DPR RI Fraksi PKS, menyatakan Indonesia memiliki peran strategis untuk memimpin upaya tersebut. “Indonesia harus mengambil inisiatif aktif dalam diplomasi internasional. Indonesia harus menggalang kekuatan negara-negara dunia untuk menekan dan mengucilkan Israel dari pergaulan internasional atas setiap bentuk penjajahan dan genosida yang dilakukannya,” kata Jazuli di Jakarta, Kamis, 9 April 2026.
JDF Asia Pasifik mendorong Pemerintah Indonesia menempuh tiga langkah, yakni mengintensifkan lobi di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memimpin konsolidasi negara-negara Global South dan dunia Islam, serta menguatkan tekanan diplomatik agar Israel dimintai pertanggungjawaban secara internasional.
Selain itu, JDF Asia Pasifik mengajak komunitas internasional, organisasi masyarakat sipil, dan individu di berbagai negara untuk memperkuat solidaritas global guna menegakkan keadilan, menghentikan kekerasan, serta memastikan kemerdekaan dan pemenuhan hak-hak rakyat Palestina.
