Forum Demokrasi dan Keadilan (JDF) Asia Pasifik mendorong komunitas internasional mengambil langkah konkret berupa boikot, divestasi, dan sanksi global terhadap Israel. Seruan itu disampaikan seiring meningkatnya kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.
Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini menilai kecaman politik dari berbagai negara perlu ditindaklanjuti dengan langkah yang lebih sistematis untuk menghentikan praktik yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, Jazuli meminta Indonesia mengambil inisiatif aktif dalam diplomasi internasional untuk menggalang dukungan negara-negara dunia. Ia juga mendorong upaya menekan dan mengucilkan Israel dari pergaulan internasional atas tindakan yang disebutnya sebagai penjajahan dan genosida.
JDF Asia Pasifik menyatakan prihatin atas berbagai laporan terkait dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina, serta kebijakan represif terbaru yang dinilai memperburuk situasi kemanusiaan.
Organisasi itu turut mengapresiasi sikap delapan negara mayoritas Muslim—Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—yang secara kolektif mengecam kebijakan Israel terkait hukuman mati bagi warga Palestina.
Menurut JDF, kecaman tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran global, namun perlu diikuti langkah nyata melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS). Langkah yang didorong mencakup penghentian kerja sama ekonomi, militer, dan teknologi, penarikan investasi dari entitas yang terlibat dalam praktik penjajahan, serta penerapan sanksi internasional atas dugaan pelanggaran HAM dan hukum humaniter.
Selain itu, JDF Asia Pasifik juga menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel hingga praktik kekerasan dan dugaan pelanggaran terhadap rakyat Palestina dihentikan.
JDF menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin konsolidasi negara-negara Global South dan dunia Islam, termasuk melalui penguatan diplomasi di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat internasional, organisasi sipil, dan individu memperkuat solidaritas global guna mendorong akuntabilitas dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina.
