Forum Demokrasi dan Keadilan (JDF) Asia Pasifik mendorong komunitas internasional mengambil langkah konkret berupa boikot, divestasi, dan sanksi global terhadap Israel. Seruan itu disampaikan menyusul meningkatnya kekhawatiran atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Palestina.
Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini menyatakan kecaman politik dari berbagai negara perlu ditindaklanjuti melalui langkah yang lebih sistematis untuk menghentikan praktik yang dinilai melanggar hukum humaniter internasional.
“Indonesia harus mengambil inisiatif aktif dalam diplomasi internasional, menggalang kekuatan negara-negara dunia untuk menekan dan mengucilkan Israel dari pergaulan internasional atas setiap bentuk penjajahan dan genosida yang dilakukannya,” kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
JDF Asia Pasifik juga menyampaikan keprihatinan atas berbagai laporan terkait dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap tahanan Palestina, serta kebijakan represif terbaru yang dinilai memperburuk situasi kemanusiaan.
Organisasi itu mengapresiasi sikap delapan negara mayoritas Muslim—Indonesia, Pakistan, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—yang secara kolektif mengecam kebijakan Israel terkait hukuman mati bagi warga Palestina.
Menurut JDF, kecaman tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran global, namun perlu diikuti langkah konkret melalui gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS).
Langkah yang didorong mencakup penghentian kerja sama ekonomi, militer, dan teknologi, penarikan investasi dari entitas yang terlibat dalam praktik penjajahan, serta penerapan sanksi internasional atas dugaan pelanggaran HAM dan hukum humaniter.
Selain itu, JDF Asia Pasifik menyerukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel hingga praktik kekerasan dan dugaan pelanggaran terhadap rakyat Palestina dihentikan.
JDF menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk memimpin konsolidasi negara-negara Global South dan dunia Islam, termasuk melalui penguatan diplomasi di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat internasional, organisasi sipil, dan individu untuk memperkuat solidaritas global guna mendorong akuntabilitas dan perlindungan hak-hak rakyat Palestina.
