Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik menyerukan langkah global yang lebih konkret merespons situasi di Palestina, di tengah meningkatnya laporan pelanggaran kemanusiaan terhadap warga Palestina. Organisasi ini menilai solidaritas internasional perlu diperkuat melalui tindakan yang sistematis dan berkelanjutan.
Presiden JDF Asia Pasifik, Dr. Jazuli Juwaini, menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional. “Indonesia harus mengambil peran aktif dalam diplomasi global untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina,” kata Jazuli pada Rabu, 8 April 2026.
Dalam pernyataannya, JDF Asia Pasifik juga menyinggung sikap delapan negara mayoritas Muslim yang turut mengecam kebijakan hukuman mati oleh Israel. Kebijakan tersebut dinilai sebagai eskalasi berbahaya dan berpotensi diskriminatif terhadap rakyat Palestina.
JDF Asia Pasifik menilai kecaman politik semata belum cukup untuk menghentikan pelanggaran kemanusiaan. Karena itu, organisasi ini mendorong penguatan tekanan internasional melalui langkah boikot, divestasi, dan sanksi (BDS) di tingkat global.
Langkah yang diusulkan mencakup penghentian kerja sama ekonomi, militer, dan teknologi, serta penarikan investasi dari entitas yang dinilai terkait dengan praktik penjajahan. JDF Asia Pasifik juga menyebut penerapan sanksi global diperlukan untuk menegakkan hukum humaniter internasional.
Sebagai langkah awal, negara-negara didorong mengevaluasi hubungan diplomatik dengan Israel. JDF Asia Pasifik berharap upaya tersebut dapat meningkatkan tekanan internasional terhadap praktik kekerasan dan penjajahan.
Organisasi ini menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk memperkuat diplomasi global, termasuk melalui forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemerintah juga didorong mengonsolidasikan negara-negara Global South dan dunia Islam guna memperkuat solidaritas internasional terhadap Palestina.
Selain peran negara, JDF Asia Pasifik mengajak masyarakat sipil dunia untuk turut berperan aktif dalam mendorong terwujudnya keadilan dan kemerdekaan Palestina.
