Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik meminta negara-negara di dunia mendesak Israel agar membuka akses Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Seruan ini disampaikan menyusul pelarangan salat Id pada Idulfitri 1447 Hijriah.
Presiden JDF Asia Pasifik, Jazuli Juwaini, menyatakan pihaknya mengecam keras kebijakan Israel yang melarang muslim Palestina melaksanakan ibadah di masjid tersebut, yang dikaitkan dengan situasi perang dengan Iran.
“Masjidil Aqsa bukan sekadar tempat ibadah biasa, tetapi memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat tinggi bagi umat Islam di seluruh dunia sebagai kiblat pertama umat Islam,” kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 24 Maret 2026.
Menurut Jazuli, kebijakan itu merupakan bentuk pelanggaran hukum internasional dan hak asasi manusia yang dinilai semakin serius dan berulang. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan sikap yang semakin berani mengabaikan hukum internasional dan norma kemanusiaan.
JDF Asia Pasifik juga menilai pembatasan ibadah di Masjidil Aqsa tidak hanya mencederai kebebasan beragama, tetapi berpotensi memperkeruh situasi dan memicu ketegangan yang lebih luas. Organisasi itu menyebut pembatasan tersebut sebagai bentuk penindasan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Selain itu, JDF Asia Pasifik memperingatkan tindakan tersebut berisiko menyulut kemarahan umat Islam global serta mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian internasional.
Atas dasar itu, JDF Asia Pasifik mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional untuk memaksa Israel tunduk pada aturan status quo terhadap situs bersejarah tersebut serta menghormati hak dan kebebasan beribadah di dalamnya.
“Meminta agar akses umat Islam ke Masjidil Aqsa dibuka sepenuhnya tanpa pembatasan,” imbuh Jazuli.
JDF Asia Pasifik juga mengajak negara-negara, khususnya negara mayoritas muslim, Organisasi Konferensi Islam, Liga Arab, dan pihak terkait lainnya agar tidak tinggal diam serta mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas.
“JDF Asia Pasifik menegaskan bahwa perlindungan terhadap tempat-tempat suci dan kebebasan beribadah adalah tanggung jawab bersama masyarakat dunia. Upaya kolektif diperlukan untuk memastikan keadilan dan perdamaian tetap terjaga,” ujar Jazuli.
