Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Penetapan tersebut dilakukan di Markas Besar PBB di Jenewa pada 8 Januari 2026.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini menilai terpilihnya Indonesia merupakan capaian penting sekaligus amanah besar di tengah situasi global yang dinilainya kian mengkhawatirkan akibat konflik, peperangan, agresi militer negara adikuasa, serta praktik penjajahan yang menurutnya belum berakhir, khususnya di Palestina.
JDF Asia Pasifik memandang posisi tersebut sebagai momentum bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih determinan dalam membela hak asasi manusia masyarakat terjajah dan tertindas di berbagai belahan dunia. Mereka juga berharap Dewan HAM PBB tidak hanya menjadi forum normatif, tetapi mampu menghadirkan langkah-langkah nyata dan efektif dalam penegakan HAM global.
Jazuli, yang juga anggota DPR RI, menyatakan Indonesia memiliki modal moral, historis, dan diplomatik untuk mengemban peran tersebut. Ia menilai posisi Presiden Dewan HAM PBB dapat menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk mendorong mekanisme penegakan HAM dunia yang lebih efektif, adil, dan berkeadaban.
Menurutnya, terpilihnya Indonesia tidak terlepas dari cara pandang, pendekatan, dan pengalaman bangsa Indonesia dalam menghormati serta memajukan HAM, termasuk sikap konsisten terhadap nilai antipenjajahan dan komitmen pada kemanusiaan serta perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
JDF Asia Pasifik juga menyampaikan harapan agar di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB semakin membuka ruang kerja sama yang luas dan inklusif dengan berbagai komponen pembela HAM dunia, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan jaringan internasional yang berkomitmen pada keadilan global.
JDF Asia Pasifik menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Indonesia dalam menjalankan amanah tersebut dan berharap kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dapat menjadi suara bagi mereka yang selama ini dibungkam, diabaikan, dan ditindas oleh ketidakadilan global.
