Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik mengapresiasi terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Penetapan itu dilakukan di Markas Besar PBB, Jenewa, pada 8 Januari 2026.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan dipegang oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Presiden JDF Asia Pasifik Jazuli Juwaini, dalam keterangan di Jakarta pada Minggu, menilai terpilihnya Indonesia merupakan capaian penting sekaligus amanah besar di tengah situasi dunia yang dinilai semakin mengkhawatirkan akibat konflik, peperangan, agresi militer negara adikuasa, serta praktik penjajahan yang disebut belum berakhir, khususnya di wilayah Palestina.
Menurut JDF Asia Pasifik, posisi tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih determinan dalam membela hak asasi manusia masyarakat yang terjajah dan tertindas di berbagai belahan dunia. JDF Asia Pasifik juga berharap Dewan HAM PBB tidak hanya menjadi forum normatif, melainkan mampu menghadirkan langkah-langkah nyata dan efektif dalam penegakan HAM global.
Jazuli, yang juga anggota DPR RI, menegaskan Indonesia dinilai memiliki modal moral, historis, dan diplomatik untuk mengemban peran tersebut. Ia menyatakan Indonesia dapat memanfaatkan posisi Presiden Dewan HAM PBB sebagai kesempatan membangun mekanisme penegakan HAM dunia yang lebih efektif, adil, dan berkeadaban.
Jazuli menilai terpilihnya Indonesia tidak terlepas dari cara pandang, pendekatan, serta pengalaman Indonesia dalam menghormati dan memajukan HAM. Ia juga menyoroti sikap konsisten terhadap nilai antipenjajahan serta komitmen pada kemanusiaan dan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Selain itu, JDF Asia Pasifik menaruh harapan agar di bawah kepemimpinan Indonesia, Dewan HAM PBB semakin membuka ruang kerja sama yang luas dan inklusif dengan berbagai komponen pembela HAM dunia, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, dan jaringan internasional yang berkomitmen pada keadilan global.
JDF Asia Pasifik menyatakan misinya sejalan dalam isu-isu HAM, pembelaan terhadap rakyat tertindas, serta penolakan terhadap segala bentuk penjajahan. Organisasi itu juga menyatakan dukungan terhadap langkah-langkah Indonesia dalam menjalankan amanah tersebut, seraya berharap kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dapat menjadi suara bagi mereka yang selama ini dibungkam, diabaikan, dan ditindas oleh ketidakadilan global.
