Isu perombakan atau reshuffle Kabinet Kerja kembali mencuat setelah Lebaran. Kabar ini menguat seiring intensitas Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana dalam sepekan terakhir.
Sebelumnya, rumor reshuffle sempat mengemuka beberapa bulan lalu, terutama setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar bergabung ke koalisi pemerintahan. Namun, seiring waktu, wacana tersebut meredup sebelum kembali menghangat belakangan ini.
Menurut sejumlah analisis yang beredar, menguatnya kembali isu reshuffle dipandang sebagai akumulasi kasak-kusuk beberapa bulan terakhir. Salah satu faktor yang kerap disebut adalah kebutuhan akomodasi politik bagi PAN dan Golkar yang telah merapat ke pemerintah. Bergabungnya kedua partai itu dinilai mengubah konfigurasi politik, terutama komposisi partai di parlemen, sehingga muncul anggapan bahwa jatah menteri dapat menjadi bentuk ganjaran politik.
Momentum lain yang disebut berkaitan dengan evaluasi setahun sejak reshuffle jilid pertama pada Agustus 2015. Dalam rentang waktu itu, Presiden dinilai memiliki cukup catatan untuk menilai kinerja para menteri dan menentukan apakah diperlukan perubahan.
Selain itu, pembahasan APBN Perubahan 2016 serta agenda pidato kenegaraan dan nota keuangan 2017 pada Agustus 2016 juga dianggap dapat menjadi penanda waktu yang strategis. Jika ada perubahan komposisi kabinet, menteri baru dinilai dapat langsung mengikuti rangkaian kerja dan agenda pemerintahan.
Meski berbagai latar belakang analisis tersebut dinilai wajar, penekanan utama yang disorot adalah bahwa reshuffle semestinya bertumpu pada kinerja. Dikotomi menteri dari unsur partai politik atau nonpartai dipandang tidak relevan apabila ukuran utamanya adalah performa kerja. Jika kinerjanya baik, menteri dinilai layak dipertahankan; sebaliknya, jika buruk, perlu digeser atau diganti terlepas dari latar belakangnya.
Parameter kinerja buruk yang kerap disebut antara lain menteri yang menghambat akselerasi kerja, lebih banyak memunculkan kontroversi dibanding prestasi, atau tidak sejalan dengan Nawa Cita. Namun, penilaian juga diingatkan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan satu-dua variabel. Kesalahan yang tidak fatal dan tidak mengganggu kinerja umum masih dapat ditoleransi.
Di sisi lain, reshuffle ditegaskan sebagai hak prerogatif Presiden. Dalam sistem presidensial, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Meski begitu, apabila isu reshuffle terus bergulir tanpa kepastian, situasi tersebut dikhawatirkan memicu turbulensi politik yang berimbas pada ketidakstabilan ekonomi. Dalam iklim politik yang tidak kondusif, pasar cenderung bersikap menunggu, dan pelaku usaha dinilai tidak nyaman mengambil langkah.
Isu yang berlarut juga dinilai berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan. Klaim sejumlah menteri yang menyatakan tidak terpengaruh oleh rumor reshuffle disebut bisa saja bersifat diplomatis, sementara pekerjaan besar tetap menanti.
Sejumlah pekerjaan itu disebut terutama berada di bidang ekonomi dan politik, hukum, dan keamanan (polhukam). Dari sisi ekonomi, tantangan meliputi perlambatan perekonomian global, ancaman defisit anggaran, ketahanan serta harga pangan, dan lesunya sektor usaha di dalam negeri. Di sektor polhukam, perhatian diarahkan pada isu terorisme, penyanderaan WNI di luar negeri, serta gerakan separatis Papua. Selain itu, evaluasi mudik maut, kasus vaksin palsu, dan berbagai dinamika persoalan lainnya juga disebut perlu ditangani serius.
Di tengah derasnya spekulasi, diingatkan bahwa klaim memperoleh informasi "A1" atau bocoran dari Istana tetap berada pada level rumor sampai Presiden menyampaikan pengumuman resmi. Karena itu, semua pihak diminta menahan diri agar tidak memperluas spekulasi.
Presiden Jokowi juga digambarkan sebagai sosok yang tidak selalu mudah ditebak. Sejumlah desakan dari berbagai pihak disebut beberapa kali tidak membuatnya bergeming, yang dinilai memperlihatkan otoritasnya dalam mengambil keputusan.
Jika reshuffle kabinet jilid kedua benar dilakukan, perombakan itu diharapkan kembali pada semangat Kabinet Kerja, dengan performa sebagai pertimbangan utama. Meski jabatan menteri dipahami sebagai posisi politis yang terkait konfigurasi kekuasaan, gagasan zaken kabinet—pemilihan menteri berdasarkan kompetensi bidangnya—ditegaskan sebagai prinsip yang seharusnya tidak ditawar.
