Pemerintah Iran menolak resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengecam keras tindakan aparat keamanan terhadap protes damai. Resolusi yang disahkan di Jenewa pada Jumat (23/1/2026) itu menyebut ribuan orang tewas dalam rangkaian insiden tersebut.
Dalam pemungutan suara, 25 anggota dewan—termasuk Prancis, Jepang, dan Korea Selatan—mendukung resolusi. Tujuh negara, di antaranya Tiongkok, India, dan Pakistan, menolak, sementara 14 negara abstain, termasuk Qatar dan Afrika Selatan. Dewan HAM PBB menyerukan Iran menghentikan penangkapan terkait protes serta mengambil langkah untuk mencegah “pembunuhan di luar hukum, bentuk-bentuk perampasan nyawa sewenang-wenang lainnya, penghilangan paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender,” dan pelanggaran lain terhadap kewajiban hak asasi manusia.
Iran menilai negara-negara Barat yang mendorong pertemuan darurat itu tidak sungguh-sungguh peduli pada hak asasi manusia di Iran. Teheran menuding sanksi telah merusak kehidupan warga Iran selama satu dekade terakhir. Utusan Iran dalam pertemuan tersebut, Ali Bahreini, menyampaikan klaim pemerintah bahwa 3.117 orang tewas selama kerusuhan, dengan 2.427 di antaranya disebut tewas akibat aksi “teroris” yang dipersenjatai dan didanai Amerika Serikat, Israel, dan sekutunya. Bahreini juga menyebut ironi ketika negara-negara yang menurutnya memiliki catatan genosida dan kejahatan perang “menguliahi” Iran soal tata kelola sosial dan hak asasi manusia.
Namun, angka korban jiwa yang beredar berbeda-beda. Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS mengklaim telah mengonfirmasi sedikitnya 5.137 kematian dan masih menyelidiki 12.904 kasus lain. Pelapor khusus PBB untuk Iran, Mai Sato, menyatakan jumlah korban tewas bisa mencapai 20.000 atau lebih berdasarkan laporan dokter di dalam Iran. Disebutkan pula bahwa angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Kepala HAM PBB Volker Turk mengatakan kepada dewan bahwa “kebrutalan di Iran terus berlanjut,” dan situasi itu menciptakan kondisi bagi pelanggaran HAM lebih lanjut, ketidakstabilan, dan pertumpahan darah, beberapa pekan setelah pembunuhan pada 8 dan 9 Januari ketika pemadaman komunikasi juga diberlakukan. Turk turut menyoroti berlanjutnya eksekusi di Iran untuk kasus pembunuhan, narkoba, dan tuduhan lain, dengan sedikitnya 1.500 orang dieksekusi pada 2025—naik 50 persen dibanding tahun sebelumnya.
Dalam pertemuan yang sama, Payam Akhavan—profesor dan mantan jaksa PBB berdarah Iran-Kanada yang hadir sebagai perwakilan masyarakat sipil—menyebut insiden tersebut sebagai “pembunuhan massal terburuk dalam sejarah kontemporer Iran.” Ia membandingkannya dengan genosida Srebrenica pada Juli 1995 yang menewaskan sekitar 8.000 warga Bosnia, seraya mengatakan jumlah korban di Iran setidaknya dua kali lipat dalam waktu yang lebih singkat.
Resolusi yang diadopsi Dewan HAM PBB juga memperpanjang mandat pelapor khusus selama satu tahun, serta menambah dua tahun mandat misi pencari fakta independen yang dibentuk untuk menyelidiki pembunuhan dan pelanggaran HAM selama protes nasional Iran pada 2022 dan 2023.
Di tengah situasi itu, pemadaman internet dilaporkan masih terjadi. Netblocks menyatakan internet internasional tetap diblokir secara efektif pada Sabtu, meski sempat ada konektivitas singkat. Sejumlah pengguna dilaporkan menggunakan proksi dan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengunggah rekaman terkait pembunuhan selama protes. Amnesty International dan Human Rights Watch menyatakan banyak video yang mereka tinjau menunjukkan pasukan negara menembakkan amunisi tajam ke pengunjuk rasa, termasuk dari senapan mesin berat. Pemerintah Iran membantah laporan tersebut dan menyatakan aparat hanya menembak “teroris” dan “perusuh” yang menyerang kantor pemerintah serta membakar properti publik.
Perdebatan tentang salah satu episode paling berdarah di Iran sejak revolusi 1979 itu berlangsung di tengah meningkatnya kekhawatiran eskalasi militer. Presiden AS Donald Trump disebut berulang kali mengancam intervensi jika Iran membunuh pengunjuk rasa. Washington juga memindahkan kapal induk super USS Abraham Lincoln beserta kelompok serangnya ke Timur Tengah, yang memicu kekhawatiran akan serangan AS lebih lanjut terhadap Iran setelah perang 12 hari dengan Israel pada Juni. AS juga mengerahkan tambahan pesawat militer, termasuk jet tempur, meski ada upaya kekuatan regional untuk mencegah eskalasi.
Sejumlah pejabat Iran menyampaikan pesan menantang kepada Trump di tengah penumpukan militer tersebut. Kepala kedirgantaraan baru Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Majid Mousavi, mengatakan kepada televisi pemerintah pada Sabtu bahwa Iran akan merespons “di medan perang.” Ali Shamkhani, pejabat keamanan tinggi dan perwakilan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei di Dewan Pertahanan Tertinggi yang baru dibentuk, juga melontarkan pernyataan bernada serupa.
Sementara itu, Mohammad Movahedi—ulama garis keras yang memimpin otoritas jaksa agung—menanggapi seruan Trump pekan lalu yang meminta diakhirinya kekuasaan Khamenei selama 37 tahun. Ia menyebut sikap tersebut sebagai tindakan “kurang ajar” yang, menurut pandangan mereka, setara dengan deklarasi perang menyeluruh, dan memperingatkan bahwa jika terjadi agresi, kepentingan AS di seluruh dunia dapat terancam oleh para pendukung Republik Islam Iran.
