Kekhawatiran di kalangan intelijen Barat mengenai kemungkinan China menyerang Taiwan dalam waktu dekat kembali menjadi sorotan. Namun, penilaian ancaman tahunan komunitas intelijen Amerika Serikat menyebut serangan yang segera terjadi dinilai tidak mungkin, meski risiko konflik tidak hilang.
Dalam laporan tersebut, AS menilai Beijing lebih memilih mencapai apa yang disebut “penyatuan” tanpa menggunakan kekerasan. Laporan itu juga menekankan bahwa operasi militer, terutama serangan amfibi, akan sangat sulit dilakukan dan membawa risiko kegagalan yang tinggi, terutama bila AS memutuskan ikut campur.
“Beijing hampir pasti akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam memutuskan apakah dan bagaimana mengejar pendekatan militer untuk penyatuan, termasuk kesiapan PLA, tindakan dan politik Taiwan, dan apakah AS akan campur tangan secara militer atas nama Taiwan atau tidak,” demikian isi laporan yang merujuk pada Tentara Pembebasan Rakyat (PLA).
Isu ini sebelumnya menguat setelah pernyataan pada 2021 dari Laksamana Philip Davidson, ketika itu memimpin Komando Indo-Pasifik AS. Ia menyebut China ingin siap untuk menyerang Taiwan dalam enam tahun ke depan. Asumsi bahwa Beijing dapat bertindak pada 2027 kemudian dikenal sebagai “jendela Davidson” dan mendorong urgensi reformasi militer Taiwan.
Analisis terbaru itu muncul di tengah dinamika hubungan AS-China, termasuk ketika Presiden Donald Trump disebut berupaya menunda pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan tersebut, kebijakan AS terhadap Taiwan diperkirakan menjadi salah satu prioritas utama.
Partai Komunis China yang berkuasa telah berjanji untuk “menyatu kembali” dengan Taiwan sebagai bagian dari rencana “pemulihan nasional” mereka, meskipun Beijing tidak pernah mengendalikan Taiwan. Di sisi lain, meski AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan dan selama ini menolak menyatakan secara tegas apakah akan mengirim dukungan militer bila konflik terjadi, pejabat China berulang kali mengkritik AS atas campur tangan dalam isu Taiwan. China juga mengecam rencana penjualan senjata AS yang disebut dapat mencapai total USD 25 miliar.
Beijing kerap menegaskan preferensinya pada penyatuan secara damai. Namun, meningkatnya frekuensi aktivitas militer China di sekitar Taiwan serta memburuknya hubungan Beijing-Taipei memicu kekhawatiran bahwa Xi pada akhirnya dapat memilih opsi kekerasan.
Menanggapi penilaian intelijen AS terbaru, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian meminta lembaga-lembaga AS “berhenti membesar-besarkan teori ‘ancaman China’.” Ia menegaskan, “Bagaimana menyelesaikan masalah Taiwan sepenuhnya merupakan urusan rakyat China sendiri dan tidak mentolerir campur tangan dari kekuatan asing mana pun.”
Meski penilaian terbaru AS mengurangi asumsi sebelumnya tentang ancaman invasi dalam waktu dekat, para analis menilai hal itu tidak akan banyak mengubah langkah persiapan yang dilakukan AS, China, maupun Taiwan. Laporan tahun 2026 menyebut militer China masih membuat “kemajuan yang stabil tetapi tidak merata” dalam membangun kemampuan yang dapat digunakan untuk merebut Taiwan serta mencegah—dan bila perlu mengalahkan—intervensi militer AS.
Di Taiwan, pemerintah telah memperpanjang masa wajib militer dan meningkatkan belanja pertahanan. Namun, disebutkan bahwa kepercayaan publik terhadap dukungan militer AS jika perang terjadi menurun sejak Trump menjabat. Seorang pejabat keamanan senior Taiwan mengatakan penilaian AS yang direvisi tidak berarti ancaman berakhir. Ia menyebut, selain campur tangan politik dan operasi front persatuan, China terus menyesuaikan tujuan dan jadwal ekspansionisnya, serta “mengkalibrasi ulang pendekatannya” berdasarkan perubahan postur pencegahan AS dan sekutunya.
Di saat bersamaan, eskalasi serangan terhadap Iran—yang menurut laporan Reuters membuat Trump mempertimbangkan pengerahan ribuan pasukan AS—dinilai berpotensi mengalihkan perhatian dan sumber daya dari keamanan Asia. William Yang, analis senior International Crisis Group, menilai Taiwan melihat peningkatan kemampuan militer China dan implikasi dari petualangan militer AS sebagai tanda bahwa kekuatan besar bisa semakin percaya pada gagasan bahwa “kekuatan adalah kebenaran.”
Namun, sejumlah faktor juga disebut dapat meredam dorongan Beijing untuk berkonflik dalam waktu dekat, termasuk tantangan menopang ekonomi domestik yang melambat serta serangkaian pemecatan di jajaran militer tingkat atas. Amanda Hsiao, direktur China untuk Eurasia Group, mengatakan pembersihan di pucuk pimpinan militer secara efektif mengesampingkan opsi invasi setidaknya untuk dua tahun ke depan. Menurutnya, Beijing masih menilai biaya invasi terlalu tinggi dalam jangka pendek karena berpotensi mengganggu pembangunan negara yang menjadi prioritas utama kepemimpinan.
