JAKARTA — Inflasi global yang dipicu konflik geopolitik diperkirakan menjadi isu sentral dalam pembahasan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara anggota G20. Gejolak harga komoditas pangan dan energi dinilai berpotensi menghambat pemulihan ekonomi global dari dampak pandemi Covid-19.

Pembahasan itu dijadwalkan berlangsung dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (Finance Ministers and Central Bank Governors/FMCBG) G20 di Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (20/4/2022) waktu setempat atau Kamis (21/4) dini hari waktu Jakarta.

Dampak perang Rusia-Ukraina terhadap pemulihan ekonomi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio N Kacaribu, menyatakan banyak negara mulai keluar dari tekanan ekonomi akibat pandemi. Namun, konflik bersenjata Rusia dan Ukraina disebut merembet pada kenaikan harga komoditas global sehingga mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia.

Menurut Febrio, kondisi keuangan di banyak negara masih berada dalam tekanan. Ketika ada peluang untuk pulih, tren inflasi global membuat sejumlah negara kecil membutuhkan dukungan yang lebih besar.

Febrio juga menekankan perhatian negara-negara G20 terhadap kondisi negara lain. Ia menilai stabilitas perekonomian dunia perlu menjadi prioritas karena keterkaitan antarnegara sangat kuat. “Kalau terjadi pertumbuhan ekonomi yang baik di negara-negara kecil, itu akan berdampak baik juga bagi perekonomian negara-negara G20 secara umum dan Indonesia secara khusus,” kata Febrio dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu (20/4/2022).

Agenda Sri Mulyani di Washington

Hingga berita ini ditulis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah berada dua hari di Washington. Selain menghadiri pertemuan FMCBG G20 ke-2, ia juga melakukan pertemuan bilateral dengan mayoritas menteri keuangan negara anggota G20, termasuk membahas dampak gejolak harga komoditas global.

Sri Mulyani turut menjadi panelis dalam acara Tackling Food Insecurity: The Challenge and Call to Action bersama Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Managing Director Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva, Presiden Bank Dunia David Malpass, serta Presiden Dana Internasional untuk Pengembangan Agrikultur (IFAD) Gilbert F Houngbo.

Dalam forum tersebut, Sri Mulyani menyerukan perlunya tindakan untuk mengatasi potensi krisis ketahanan pangan sebagai dampak invasi militer Rusia di wilayah Ukraina. Perang dan ketegangan geopolitik dinilai telah mendorong kenaikan harga energi dan pangan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, situasi itu berisiko memicu krisis pangan di negara-negara miskin dan rentan yang memiliki kapasitas fiskal terbatas.

Empat sesi utama pertemuan FMCBG G20

Febrio menyampaikan, terdapat empat sesi utama dalam pertemuan FMCBG G20 ke-2, yaitu:

• Risiko ekonomi global, terutama dampak perang Rusia-Ukraina dan implikasi ekonominya yang memperberat banyak negara.
• Arsitektur kesehatan global, yakni upaya menggalang kesepakatan untuk memperkuat persiapan menghadapi pandemi di masa mendatang.
• Kondisi keuangan negara, termasuk dukungan G20 kepada negara-negara miskin, terutama terkait restrukturisasi utang bagi negara dengan beban utang berat.
• Pembiayaan berkelanjutan, dengan agenda Indonesia mendorong pembiayaan transisi energi secara adil dan terjangkau.

Di sisi lain, Febrio menyebut kondisi perekonomian Indonesia relatif lebih aman dibanding banyak negara. Inflasi disebut masih dapat ditahan dan pemerintah memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Ia mengatakan sebagian dampak gejolak harga komoditas dunia masih bisa diserap sehingga tidak terlalu membebani kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Inflasi tinggi jadi fokus pembahasan

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo sebelumnya menyatakan optimistis pemulihan ekonomi tetap berjalan meski dunia menghadapi ancaman lonjakan inflasi. Ia menilai isu inflasi berpeluang menjadi fokus utama dalam pertemuan FMCBG G20.

“Semua negara fokus pada inflasi yang tinggi. Ini akan menjadi isu diskusi yang sangat penting untuk disampaikan di dalam pertemuan,” kata Dody.

Dody menambahkan, pemerintah dan otoritas moneter Indonesia berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan inflasi agar momentum pemulihan ekonomi tidak hilang.