Ketidakpastian ekonomi global kian menguat seiring berlanjutnya perang dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara. Dalam pembukaan KTT G20 di Bali, Selasa (15/11/22), Presiden Joko Widodo menyerukan agar perang segera diakhiri. Ia menegaskan, tanpa berakhirnya perang, dunia akan sulit bergerak maju.

Seruan tersebut muncul di tengah kekhawatiran meluasnya dampak rambatan perang Rusia-Ukraina, yang memperburuk disrupsi rantai pasok pascapandemi dan tekanan akibat perubahan iklim. Kombinasi faktor itu mendorong lonjakan harga komoditas, memicu inflasi tinggi di negara-negara maju, dan berujung pada normalisasi kebijakan moneter melalui kenaikan suku bunga.

Tekanan global: suku bunga naik, ancaman resesi menguat

Studi Bank Dunia mencatat bank sentral di seluruh dunia menaikkan suku bunga secara agresif—dengan skala yang disebut fantastis dalam kurun lima dekade terakhir—sebagai respons terhadap inflasi. Tren tersebut dinilai masih berlanjut pada tahun berikutnya. Investor global pun memperkirakan suku bunga kebijakan moneter global dapat naik hingga mendekati 4% pada 2023.

Namun, berbagai upaya pengetatan diperkirakan belum cukup untuk mengembalikan inflasi global ke level sebelum pandemi. Di Amerika Serikat, Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan 75 basis poin menjadi 3,75–4% pada 3 November 2022, level tertinggi sejak Januari 2008. Kebijakan itu ditempuh untuk meredam inflasi yang sempat berada di kisaran 8% pada September 2022, tertinggi dalam 40 tahun terakhir.

Langkah agresif The Fed dinilai memperburuk kondisi ekonomi global dan membuat ancaman resesi semakin nyata. Secara teknis, ekonomi AS sempat disebut memasuki zona resesi karena kontraksi dua kuartal beruntun pada kuartal I dan II 2022, meski penilaian tersebut masih diperdebatkan karena pasar tenaga kerja tetap kuat, tercermin dari penurunan pengangguran dari 3,7% menjadi 3,5%.

Eropa juga dinilai rentan mengalami resesi. Di Jerman, inflasi mencapai 10,9%, tertinggi dalam 70 tahun. Risiko meningkat apabila musim dingin memburuk sehingga konsumsi energi melonjak dan harga energi naik lebih cepat. Ketergantungan Jerman pada pasokan gas Rusia—disebut mencapai 55%—yang terhambat akibat mahalnya harga dan restriksi, berpotensi menekan ekonomi Jerman sebagai motor pertumbuhan Uni Eropa.

Bank Dunia memperingatkan, jika disrupsi rantai pasok dan tekanan pasar tenaga kerja tidak mereda, kenaikan suku bunga dapat mendorong inflasi inti global (di luar energi) mencapai 5% pada 2023. Untuk menurunkan inflasi sesuai target, bank sentral mungkin perlu menaikkan suku bunga tambahan 2 poin persentase. Dalam skenario disertai tekanan pasar keuangan, pertumbuhan PDB global diperkirakan melambat 0,5% pada 2023, dan kontraksi 0,4% per kapita dapat mengindikasikan resesi global secara teknis.

Senada, Dana Moneter Internasional (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2022 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global dari 2,9% menjadi 2,7%, terlemah sejak 2001. IMF juga memprediksi negara-negara penyumbang sepertiga ekonomi dunia akan mengalami kontraksi setidaknya dua kuartal beruntun pada tahun ini atau tahun depan, serta memperkirakan ekonomi dunia dapat merugi hingga USD4 triliun sampai 2026.

Presiden Bank Dunia David Malpass menilai pelemahan ekonomi berisiko bertahan dan membawa konsekuensi jangka panjang, terutama bagi negara berkembang. Ia mendorong pergeseran fokus kebijakan dari pengurangan konsumsi ke peningkatan produksi, investasi tambahan, produktivitas, dan alokasi modal, sebagai kunci pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan.

Indonesia disebut “titik terang” di tengah ekonomi dunia yang muram

Di tengah situasi global yang disebut kelam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia dinilai sebagai “the bright spot” oleh IMF dan Bank Dunia. Pernyataan itu disampaikan dalam Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI (19/10/22).

Managing Director IMF Kristalina Georgieva, dalam pertemuan dengan Sri Mulyani di rangkaian IMF Annual Meetings 2022 (11/10/22), menyampaikan bahwa Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Ia mengapresiasi pertumbuhan Indonesia yang tinggi dengan fundamental ekonomi dan stabilitas politik yang kuat.

Ekonom: dampak resesi global ada, tetapi Indonesia dinilai lebih tahan

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai dampak resesi global tetap akan dirasakan semua negara karena ekonomi dunia semakin terintegrasi. Namun, ia berpendapat Indonesia relatif lebih “resilient” karena ketergantungan terhadap perdagangan internasional lebih kecil dan memiliki bantalan ekonomi domestik yang besar.

Menurut Faisal, selama mobilitas dalam negeri tidak terhambat, tekanan dari perdagangan dan investasi global masih dapat diimbangi oleh aktivitas ekonomi domestik. Ia memperkirakan dampak resesi terhadap pertumbuhan Indonesia akan minimal.

Pandangan serupa disampaikan Co-Founder & Dewan Pakar Institute of Social, Economic, and Digital Ryan Kiryanto dalam Seminar Bincang APBN 2023 (28/10). Ryan menilai kondisi ekonomi Indonesia pada 2023 akan “baik-baik saja” dengan beberapa faktor pendukung, antara lain porsi ekspor terhadap PDB yang relatif kecil serta pengalaman Indonesia menghadapi krisis pada 1998, 2008, 2013, 2018, dan 2020. Ia juga menyoroti keberadaan Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta bauran kebijakan yang preemptif, forward looking, dan antisipatif melalui asesmen, monitoring, dan evaluasi.

Catatan risiko: ancaman pengangguran dan gelombang PHK

Meski optimistis pada pertumbuhan, Faisal mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak resesi global terhadap pengangguran. Ia menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) belakangan ini, baik di sektor startup maupun nonstartup. Kementerian Tenaga Kerja mencatat hingga September 2022 terjadi PHK terhadap 10.765 pekerja.

Faisal menilai fenomena ini perlu menjadi perhatian karena berpotensi meningkat ke depan. Ia membandingkan dengan kondisi AS yang mengalami kontraksi pertumbuhan namun penciptaan lapangan kerja masih tumbuh, sehingga muncul istilah “jobful downturn”. Sementara Indonesia, menurutnya, perlu mewaspadai risiko “jobless recovery”, yakni pemulihan ekonomi yang tidak diikuti peningkatan kesempatan kerja.

Selain implementasi UU Cipta Kerja, Faisal mendorong penguatan upaya penciptaan lapangan kerja melalui:

• perluasan program padat karya melalui kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
• insentif untuk meringankan beban sektor swasta yang menghadapi tekanan global;
• dukungan seperti insentif listrik dan energi untuk menekan biaya produksi;
• fasilitasi perubahan strategi pelaku usaha orientasi ekspor, termasuk pengalihan proporsi pasar tujuan.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak resesi dan inflasi, serta rencana normalisasi defisit pada 2023. Faisal mengingatkan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif terhadap upaya pengendalian inflasi dan lebih selektif dalam mengurangi insentif, termasuk mempertimbangkan prioritas sektor. Ia menyebut sektor yang relatif belum pulih seperti transportasi, akomodasi, dan pariwisata, serta sektor berorientasi ekspor.

Indikator domestik: pertumbuhan, konsumsi, dan stabilitas dinilai terjaga

Pemerintah menilai sejumlah indikator memberikan landasan untuk tetap optimistis. Ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 tumbuh 5,72% (year on year). Pemulihan juga tercermin dari PMI manufaktur yang konsisten berada di zona ekspansif, dengan sektor manufaktur tumbuh 4,8% (yoy) pada triwulan III.

Kinerja neraca perdagangan disebut masih kuat. Ekspor riil tumbuh 21,6% (yoy) dan impor tumbuh 23,0% (yoy). Konsumsi rumah tangga juga tumbuh 5,4% (yoy), yang dinilai menunjukkan efektivitas langkah pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli, termasuk melalui TPIP, TPID, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), serta penguatan perlindungan sosial seperti Bantuan Subsidi Upah, Bantuan Langsung Tunai, dan penyaluran bantuan melalui pemerintah daerah.

Untuk triwulan IV, pertumbuhan diperkirakan sedikit termoderasi karena siklus ekonomi yang biasanya melambat di akhir tahun serta efek basis tinggi pada triwulan IV 2021. Namun, secara keseluruhan 2022 Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,0–5,3%.

IMF memproyeksikan Indonesia masih berpeluang tumbuh 5,3% pada 2022 dan melambat menjadi 5% pada 2023. Proyeksi tersebut disebut lebih tinggi dibanding China (3,2% pada 2022 dan 4,4% pada 2023) serta AS (1,6% pada 2022 dan 1% pada 2023).

Dari sisi stabilitas, nilai tukar rupiah disebut tetap terjaga di tengah penguatan dolar AS, dengan depresiasi 8,62% (year to date). Angka itu lebih baik dibanding India (10,20%), Malaysia (11,86%), dan Thailand (12,23%). Inflasi IHK Oktober 2022 tercatat 5,71% (yoy) sejalan dampak penyesuaian harga BBM. Inflasi volatile food turun menjadi 7,19% (yoy), inflasi administered prices tercatat 13,28% (yoy), dan inflasi inti 3,31% (yoy).

Pemerintah: optimisme berbasis indikator dan kebijakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan optimisme pemerintah didasarkan pada indikator makro yang menguat, efektivitas kebijakan pemulihan, serta pengelolaan APBN yang prudent, responsif, dan efektif sebagai instrumen countercyclical sekaligus peredam gejolak. Pemerintah, menurutnya, melakukan intervensi dari sisi suplai melalui insentif fiskal dan dukungan pembiayaan bersinergi dengan otoritas moneter dan sektor keuangan, serta dari sisi permintaan melalui bansos, subsidi, dan pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli.