Ketua Dewan Pengawas Indonesian Business Council (IBC) Arsjad Rasjid menyatakan Indonesia memiliki posisi strategis untuk menjadi hub penghubung perdagangan dan investasi Islam di kawasan Asia-Pasifik. Pernyataan itu disampaikan dalam Indonesia-Business 57+ (B57+) Roundtable pada forum Indonesia Economic Summit (IES) 2026.
B57+ dirancang sebagai platform inklusif yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan mitra internasional untuk membahas strategi konkret dalam memperkuat konektivitas ekonomi antarnegara muslim dan mitra strategisnya. Dalam kerangka tersebut, Indonesia diposisikan sebagai simpul utama kerja sama melalui pembentukan B57+ Asia-Pacific Chapter yang resmi diluncurkan pada 3 Februari 2026 dalam rangkaian IES 2026.
Arsjad menekankan inisiatif ini ditujukan untuk menyatukan para pemimpin sektor swasta dari negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) guna memperkuat perdagangan, investasi, dan kolaborasi ekonomi di berbagai pasar Islam dunia. Menurutnya, negara-negara muslim memiliki skala pasar dan basis produksi yang besar, namun potensinya perlu dimaksimalkan melalui konektivitas yang lebih kuat, dengan Indonesia diharapkan menjadi pusat penghubungnya.
“Indonesia punya keunggulan geografis dan kepercayaan dari negara-negara muslim. Kami siap menghubungkan pelaku usaha Muslim dengan peluang bisnis nyata, dari kemitraan hingga investasi besar. Dan kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan investor global yang tertarik dengan ekonomi Islam,” kata Arsjad dalam keterangan tertulis, Rabu, 4 Februari 2026.
Arsjad juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Islam global sebagai momentum pendukung. Pengeluaran Muslim di sektor halal tercatat mencapai USD2,43 triliun pada 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD3,36 triliun pada 2028. Sementara itu, aset keuangan Islam disebut tumbuh dari USD4,93 triliun menjadi USD7,53 triliun pada periode yang sama.
Di sisi lain, Islamic fintech diproyeksikan mencapai USD306 miliar pada 2028 dengan pertumbuhan 13,6% per tahun, mencerminkan adopsi teknologi digital yang kian cepat dalam ekosistem keuangan Islam. Dalam konteks ini, Arsjad menilai Indonesia memiliki posisi kuat dalam ekosistem global tersebut.
Merujuk State of Global Islamic Economy Report 2024–2025, Indonesia mempertahankan peringkat ketiga dalam ekonomi Islam global setelah Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia mencatat capaian tertinggi di sektor modest fashion (peringkat 1), pariwisata Muslim-friendly (peringkat 2), serta farmasi dan kosmetik halal (peringkat 2). Disebutkan pula Indonesia menjadi negara dengan investasi halal terbesar di dunia, dengan 40 transaksi senilai USD1,6 miliar sepanjang 2023, dari total USD5,8 miliar investasi halal global.
Perkembangan industri halal nasional juga dinilai menguat. Hingga triwulan II-2025, jumlah industri halal mencapai 140.944 perusahaan dengan 584.552 produk bersertifikasi halal. Di kawasan Asia-Pasifik, nilai ekonomi halal pada sektor makanan dan minuman saja disebut mencapai USD524,38 miliar, yang dipandang membuka peluang ekspansi melalui platform seperti B57+.
Dukungan terhadap peran Indonesia turut datang dari pemangku kepentingan internasional. Presiden Islamic Chamber of Commerce and Development (ICCD) sekaligus Chairman of the Federation of Saudi Chambers of Commerce Abdullah Saleh Kamel menyatakan dukungannya terhadap peran Indonesia dalam memperkuat integrasi ekonomi dunia Islam melalui B57+ Asia-Pacific Regional Chapter. Ia menilai inisiatif tersebut penting untuk mendorong kolaborasi bisnis lintas negara yang lebih terstruktur.
“B57+ menyediakan kerangka kerja yang lebih praktis bagi pelaku usaha di negara-negara Islam untuk saling terhubung. Peran Indonesia sangat vital dalam membangun jembatan perdagangan dan investasi lintas kawasan,” ujar Abdullah.
Dari dalam negeri, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan inisiatif B57+ sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan, kerja sama, dan keterkaitan dengan sektor riil. Ia juga menekankan pentingnya ekonomi halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menjawab permintaan dunia usaha.
“Ekonomi halal merupakan salah satu penggerak penting perekonomian Indonesia. Dengan basis pasar yang besar dan terintegrasi dari hulu ke hilir, ekonomi halal mampu mendorong pertumbuhan, memperluas akses pembiayaan, serta meningkatkan daya saing Indonesia dalam rantai nilai global,” kata Nasaruddin.
Secara umum, platform B57+ diarahkan untuk menghubungkan pelaku usaha, pemerintah, dan investor internasional dalam strategi konkret memperkuat perdagangan, investasi, serta integrasi pasar lintas kawasan. Platform ini juga disebut melibatkan negara-negara non-muslim yang memiliki kepentingan strategis dalam ekosistem perdagangan Asia-Pasifik dan rantai nilai global.
