Indonesia dinilai menjadi salah satu negara paling rentan terhadap penipuan lowongan kerja luar negeri di kawasan Asia Pasifik. Kerentanan ini disebut tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga rendahnya literasi pendidikan dan rumitnya birokrasi pengurusan dokumen keberangkatan tenaga kerja.
Penilaian tersebut disampaikan Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sekaligus pakar Politik Luar Negeri Indonesia, Migrasi, dan Asia Tenggara, Ali Maksum, Ph.D., dalam wawancara daring pada Kamis (27/11).
Ali menjelaskan, ada dua faktor utama yang membuat masyarakat mudah terjebak tawaran kerja fiktif, yakni push factor dan pull factor. Push factor muncul ketika kondisi ekonomi dalam negeri dinilai tidak menyediakan peluang yang memadai. Sementara pull factor menguat karena bekerja di luar negeri dianggap menjanjikan gaji lebih tinggi dan kesempatan hidup yang lebih baik.
“Bekerja di luar negeri sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat kita. Banyak yang melihatnya sebagai peluang besar, meskipun risikonya juga tinggi, termasuk penipuan lowongan kerja,” kata Ali.
Ia menambahkan, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya literasi digital turut membuat masyarakat mudah tergiur informasi tanpa melakukan verifikasi. Menurutnya, ketika kemampuan literasi tidak memadai, masyarakat cenderung menerima informasi apa adanya dan menangkap peluang tanpa menelusuri sumbernya terlebih dahulu.
Padahal, pemerintah telah menyediakan sejumlah jalur resmi, seperti Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan, serta lembaga penyalur tenaga kerja swasta yang berizin. Namun, jalur resmi itu kerap dipersepsikan rumit, lambat, dan penuh proses birokrasi.
Kondisi tersebut, kata Ali, mendorong sebagian calon pekerja memilih jalan pintas, termasuk menggunakan jasa calo untuk mengurus paspor hingga keberangkatan. Kebiasaan ini dinilai dapat membuka celah masuk ke jaringan perdagangan manusia.
“Mereka takut mengurus dokumen sendiri. Urus paspor saja memakai calo. Lama-kelamaan mereka terbiasa mengambil jalan pintas, dan itu yang membuka pintu human trafficking,” ujarnya.
Ali juga menyebut kelompok yang paling rentan terjebak lowongan kerja palsu berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka dinilai cenderung cepat merespons tawaran pekerjaan, terutama jika disertai skema pembayaran, seperti kursus bahasa atau biaya administrasi.
“Hampir semua lowongan seperti itu berbayar, dan dianggap wajar. Padahal ini sudah menjadi budaya yang salah dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia,” kata Ali.
Untuk menekan risiko penipuan, Ali menilai pemerintah perlu memperkuat aspek hukum sekaligus memperbaiki akses dan infrastruktur layanan tenaga kerja migran agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, edukasi publik dinilai perlu digencarkan melalui media digital maupun komunitas akar rumput, agar masyarakat memahami jalur keberangkatan yang resmi dan aman.
“Regulasi penting, tetapi pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat. Pelaku penipuan harus ditindak tegas. Apalagi media sosial kini tidak terkontrol. Karena itu, literasi dan publikasi harus ditingkatkan supaya masyarakat tahu bahwa jalur resmi adalah satu-satunya jalur yang aman,” tutup Ali.
