Perang Iran melawan Amerika Serikat dan Israel disebut langsung memukul perekonomian global. Konflik tersebut dinilai menghambat pasokan minyak, gas, serta bahan baku industri petrokimia dan pupuk dari kawasan Timur Tengah ke Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan kawasan Pasifik.

Ketidakpastian ekonomi global kian meningkat setelah Selat Hormuz ditutup. Dampaknya, harga minyak dan gas bumi meroket, sementara industri petrokimia terancam berhenti beroperasi akibat kelangkaan bahan baku.

Situasi dinilai semakin mengkhawatirkan karena harga minyak disebut melonjak hingga di atas 100 dolar AS per barel. Menipisnya pasokan ke pasar dunia juga membuat sejumlah negara kesulitan memperoleh bahan bakar minyak (BBM) dan kemudian menyatakan darurat energi.

Sejumlah negara bahkan disebut mulai mengkhawatirkan akses masyarakat terhadap BBM. Kekhawatiran lain adalah potensi defisit listrik apabila pembangkit yang menggunakan bahan bakar gas dan solar terpaksa berhenti beroperasi.

Dalam menghadapi kemungkinan memburuknya situasi geopolitik dan ekonomi global, Indonesia dinilai perlu bersiap. Salah satu langkah yang disorot adalah penghematan BBM, disertai rasionalisasi serta revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran untuk program yang tidak mendesak disarankan dialihkan untuk membantu masyarakat miskin dan kelompok lapisan bawah agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar dan beraktivitas.

Usulan lain adalah penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Skema ini bisa diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) di pusat dan daerah, serta diharapkan diikuti perusahaan swasta. Penerapan WFH satu hari per pekan diperkirakan dapat menghemat 15 hingga 20 persen konsumsi BBM.

Selain itu, terdapat harapan agar hingga akhir tahun pemerintah tidak mengurangi subsidi BBM, sehingga tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Pengurangan subsidi yang berujung kenaikan harga dinilai berisiko menekan ekonomi masyarakat lapisan bawah.

Dalam skema penghematan dan efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah, disampaikan pula usulan agar setengah dari dana yang dihemat dialokasikan untuk bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai bagi masyarakat lapisan bawah. Sementara setengah lainnya diarahkan untuk membantu usaha kecil dan mikro.

Langkah penghematan energi dan efisiensi anggaran, terutama untuk pos belanja yang tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat, dinilai menjadi strategi penting untuk menghadapi potensi krisis energi dan gejolak ekonomi global.