Komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi kembali disorot di tingkat internasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional, diperkenalkan sebagai bagian dari diplomasi kesehatan Indonesia dalam rangkaian kegiatan Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss.
Pemerintah Indonesia mengangkat MBG dalam sebuah side event bertajuk Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia yang digelar di Markas Besar PBB, Jenewa. Melalui forum ini, Indonesia menekankan bahwa kebijakan pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga dipandang sebagai bagian dari pemajuan hak asasi manusia.
Diskusi di Jenewa menghadirkan panelis internasional, termasuk perwakilan dari Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP), serta perwakilan tetap Prancis, Kuba, dan Finlandia untuk PBB di Jenewa. Kegiatan tersebut dihadiri delegasi negara dan organisasi masyarakat sipil yang membahas penguatan hak atas pangan dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa hingga Maret 2026 program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penerima manfaat mencakup anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, yang dilayani melalui lebih dari 24.000 fasilitas layanan di berbagai daerah.
Menurut Munafrizal, MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi generasi saat ini sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Ia menilai pemenuhan gizi yang memadai dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah serta produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Selain dampak pada kesehatan dan pendidikan, program ini juga disebut membawa manfaat ekonomi. Implementasi MBG dilaporkan telah menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja dan melibatkan sekitar 35.000 pemasok pangan di berbagai daerah, termasuk koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masuk dalam rantai pasok program.
Pemerintah juga menempatkan MBG dalam perspektif hak asasi manusia, terutama terkait pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta standar hidup yang layak. Pendekatan tersebut dipaparkan sebagai contoh bahwa kebijakan pembangunan sosial dapat menjadi instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Asosiasi Dapur Mandiri Indonesia (ADMIN). Ketua Umum ADMIN, Bambang Purnomo Edi, menyatakan MBG bukan sekadar pembagian makanan, melainkan ekosistem ekonomi kerakyatan yang terstruktur. Ia menilai program tersebut menghidupkan aktivitas ekonomi daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kepastian pasar bagi petani, peternak, serta pelaku usaha pangan skala kecil.
Bambang turut menyoroti dinamika opini di media sosial terkait pelaksanaan MBG. Ia menyebut tidak semua informasi yang beredar mencerminkan kondisi lapangan dan mengajak masyarakat tidak menilai program secara keseluruhan hanya berdasarkan kasus-kasus tunggal. Bambang juga menilai penertiban oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap unit pelayanan yang tidak memenuhi standar operasional menunjukkan adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program.
ADMIN menyatakan tengah berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan lebih dari 1.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan organisasi tersebut dapat beroperasi secara patuh, bersih, dan profesional. Organisasi itu menyatakan komitmennya menjaga kualitas dan transparansi dalam setiap porsi makanan yang disajikan.
Dampak ekonomi program MBG juga dilaporkan terlihat di berbagai daerah, seiring meningkatnya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan dapur produksi. Kondisi ini mendorong aktivitas ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, serta memacu petani, peternak, dan nelayan meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan bahan baku dapur MBG.
Di Kota Serang, Banten, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyebut keberadaan dapur MBG memberikan perputaran ekonomi yang besar. Ia menyampaikan terdapat sekitar 80 hingga 90 dapur MBG yang beroperasi di Kota Serang, dengan perputaran ekonomi yang disebut mencapai sekitar Rp100 miliar per bulan atau hampir Rp1,2 triliun per tahun.
Dengan penggabungan aspek kesehatan, pembangunan ekonomi, dan diplomasi internasional, program Makan Bergizi Gratis dipaparkan sebagai salah satu kebijakan sosial yang diarahkan untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peran Indonesia dalam agenda pembangunan global.
