Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai nilai tukar rupiah masih berpotensi melanjutkan tren pelemahan di tengah tekanan ekonomi global dan gejolak di Timur Tengah. Kondisi tersebut dinilai membuat rupiah tetap berada dalam tekanan, seiring karakter pasar keuangan domestik yang dinilai relatif dangkal.
Pada akhir perdagangan Senin (9/3/2026), rupiah spot ditutup di level Rp 16.949 per dolar AS. Pergerakan rupiah juga disebut semakin mendekati level Rp 17.000 per dolar AS.
Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Abdul Manap Pulungan mengatakan tekanan terhadap rupiah masih kuat. Ia mencontohkan, sejumlah bank disebut sudah menjual rupiah di kisaran Rp 17.243 per dolar AS, yang menurutnya mencerminkan tekanan pada mata uang domestik.
Menurut Abdul, saat terjadi gejolak global, investor cenderung mudah melepas aset berdenominasi rupiah dan mengalihkan dana ke negara lain atau instrumen yang dianggap lebih aman, seperti emas.
Ia juga menilai Bank Indonesia memiliki batas psikologis tertentu terkait level nilai tukar yang dianggap berlebihan. Menurutnya, level Rp 17.000 per dolar AS dapat menjadi sinyal peringatan karena sudah mendekati selisih hampir Rp 1.000 per dolar dibandingkan asumsi makroekonomi dalam APBN 2026.
Di sisi lain, depresiasi rupiah dinilai dapat memperberat kondisi ekonomi karena Indonesia masih mengalami defisit minyak sekitar 1.000.000 barel per hari. Produksi minyak Indonesia saat ini disebut sekitar 605.000 barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 1.605.000 barel per hari. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menekan investasi dan memperbesar beban ekonomi nasional.
Untuk merespons berbagai tekanan tersebut, Abdul berpandangan pemerintah perlu melakukan restrukturisasi fiskal. Salah satu yang menurutnya perlu ditinjau kembali adalah besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu pos belanja terbesar dalam APBN 2026.
Dalam APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) disebut menjadi lembaga dengan anggaran terbesar, mencapai Rp 268 triliun untuk mendanai program MBG. Abdul menilai pemerintah dapat mempertimbangkan pengurangan sementara anggaran program tersebut agar tersedia ruang fiskal lebih besar.
Dengan ruang fiskal yang lebih longgar, pemerintah dinilai memiliki opsi untuk mengalihkan sebagian anggaran ke subsidi energi apabila terjadi lonjakan harga minyak global, sehingga dampaknya tidak langsung dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan harga BBM.
Ia mengingatkan, kenaikan harga BBM memiliki dampak luas terhadap perekonomian karena transmisinya tidak hanya dirasakan kelompok berpendapatan rendah, tetapi juga kelas menengah dan atas. Dampak tersebut pada akhirnya dapat menekan aktivitas ekonomi nasional dan berpotensi menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4% pada tahun ini.
