Tekanan krisis global dinilai berpotensi memengaruhi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama ketika inflasi pangan meningkat. Kenaikan harga pangan membuat biaya penyediaan makanan bergizi ikut terdorong, sementara ruang fiskal pemerintah dalam APBN terbatas.
Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menilai, dalam situasi krisis global harga pangan cenderung naik akibat gangguan rantai pasok, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap sejumlah bahan baku impor. Kondisi ini, menurutnya, dapat menambah beban biaya program pemerintah.
Esther menekankan anggaran negara tidak hanya dialokasikan untuk satu program prioritas. Pemerintah juga tetap harus membiayai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak membebani fiskal secara berlebihan.
Meski demikian, Esther menilai MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik Presiden sekaligus program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun ia menyarankan agar implementasinya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.
Menurut Esther, program sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi serta wilayah yang paling membutuhkan, seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.
Ia juga mengingatkan risiko apabila program dijalankan secara masif di tengah tekanan fiskal. Menurutnya, hal itu dapat mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, terutama jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak dan depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Selain itu, Esther menyoroti dampak konflik geopolitik global, termasuk ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik tersebut berpotensi menghambat perdagangan internasional, terutama pada jalur distribusi energi dan bahan baku industri. Jika distribusi global terganggu, biaya logistik meningkat dan harga bahan baku impor naik, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga produk dalam negeri.
Esther menilai apabila kondisi itu berlangsung lama, inflasi dapat meningkat dan daya beli masyarakat tertekan. Dampaknya, situasi tersebut juga dapat berpengaruh pada keberlanjutan program sosial pemerintah.
Ia menekankan kunci keberhasilan MBG adalah memastikan pasokan bahan baku berasal dari dalam negeri. Program swasembada pangan dan energi yang dicanangkan pemerintah dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar global.
Dalam sektor energi, Esther menyebut Indonesia memiliki potensi mengembangkan energi alternatif. Ia menilai sumber energi terbarukan seperti tenaga air, angin, dan matahari tersedia melimpah, termasuk peluang pengolahan sampah menjadi energi sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jika energi domestik dapat dipenuhi secara mandiri, tekanan kenaikan harga energi global dinilai tidak terlalu berdampak pada biaya produksi pangan.
Di sektor pangan, Esther mendorong pemerintah memperkuat infrastruktur pertanian, mulai dari pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, pemanfaatan teknologi pertanian modern, akses pembiayaan petani, hingga penguatan distribusi hasil panen. Dengan infrastruktur memadai, produktivitas pertanian dinilai dapat meningkat dan mendukung ketersediaan pasokan lokal bagi MBG.
Esther juga menegaskan bahwa dalam teori ekonomi, suatu negara tidak harus memproduksi semua barang. Negara sebaiknya fokus pada komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat diproduksi lebih efisien.
Menurutnya, ketahanan pangan dan energi menjadi kunci agar Indonesia tidak terlalu terdampak gejolak global. Jika harga energi dunia meningkat, harga gas dan bahan bakar minyak domestik berpotensi ikut naik sehingga meningkatkan biaya produksi dan distribusi pangan. Namun jika swasembada pangan dan energi tercapai, dampaknya dapat ditekan sehingga program sosial seperti MBG tetap berjalan. Esther juga mengingatkan anggaran MBG berpotensi mengalami pembengkakan.
Selain aspek fiskal, Esther mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program, termasuk fokus wilayah sasaran, kecukupan nutrisi, serta standar keberhasilan program. Ia menilai masih ada keluhan terkait standar nutrisi, sehingga pengawasan kualitas makanan perlu diperketat dengan standar yang jelas dan mekanisme evaluasi yang transparan, disertai sanksi tegas bila terjadi pelanggaran.
Sebagai perbandingan, Esther mencontohkan sistem pengawasan keamanan pangan di Belanda, di mana inspeksi dapat dilakukan langsung ketika terjadi kasus keracunan makanan, dan izin usaha dapat dicabut jika ditemukan pelanggaran. Ia menilai standar pengawasan ketat diperlukan dalam MBG karena menggunakan dana negara dan menyasar kelompok rentan seperti anak-anak.
Esther juga menyoroti dampak ekonomi program terhadap pelaku usaha. Berdasarkan penelitian INDEF, manfaat ekonomi MBG disebut lebih banyak dirasakan kelompok berpendapatan lebih tinggi karena pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cenderung didominasi pihak bermodal besar. Sementara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lebih banyak berperan sebagai pemasok bahan baku, sehingga manfaat yang diterima terutama dari peningkatan permintaan, bukan dari pengelolaan dapur atau distribusi.
Karena itu, Esther menilai pemerintah perlu merancang skema yang lebih inklusif agar UMKM dapat terlibat lebih luas, misalnya melalui peluang mengelola dapur, penyediaan pelatihan, serta kemitraan yang lebih adil antara pengelola program dan pelaku usaha lokal. Dengan skema tersebut, MBG diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
