BERITA TERKINI
INDEF: Ketahanan Pangan dan Energi Menentukan Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

INDEF: Ketahanan Pangan dan Energi Menentukan Keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA — Krisis global yang dipicu ketegangan geopolitik dan tekanan ekonomi dunia dinilai berdampak pada perekonomian, salah satunya melalui kenaikan inflasi, terutama di sektor pangan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi keberlanjutan sejumlah program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti mengatakan, dalam situasi krisis global, harga pangan cenderung meningkat. Menurutnya, kenaikan itu dipengaruhi oleh terganggunya rantai pasok global, meningkatnya biaya logistik, serta ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.

“Ketika harga pangan naik, maka biaya penyediaan makanan bergizi dalam program pemerintah juga ikut meningkat. Di sisi lain, pemerintah memiliki keterbatasan ruang fiskal dalam APBN,” ujar Esther di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Esther menilai pemerintah perlu berhati-hati dalam menjalankan program agar tidak membebani fiskal secara berlebihan, mengingat anggaran negara tidak hanya dialokasikan untuk satu program prioritas. Pemerintah juga harus membiayai kebutuhan lain seperti subsidi energi, belanja infrastruktur, perlindungan sosial, pendidikan, hingga kesehatan.

Meski demikian, ia menekankan Program MBG tetap perlu dipertahankan karena merupakan janji politik presiden sekaligus program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, ia menyarankan implementasinya tidak dilakukan secara masif di seluruh wilayah dalam waktu bersamaan.

Menurut Esther, program sebaiknya diprioritaskan lebih dulu pada daerah dengan tingkat stunting tinggi dan wilayah yang paling membutuhkan, seperti kawasan 3T. Pendekatan yang lebih terarah dinilai dapat membuat penggunaan anggaran lebih efisien dan tepat sasaran.

Ia juga mengingatkan, pelaksanaan program secara masif di tengah tekanan fiskal berisiko mengurangi fleksibilitas pemerintah dalam merespons gejolak ekonomi global, terutama jika terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak serta depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.